Minggu, 29 Januari 23

Kecelakaan Kerja Masih Terjadi Lagi dan Lagi

Kecelakaan Kerja Masih Terjadi Lagi dan Lagi

Oleh: Ir Abdul Aziz, Praktisi Konstruksi

 

SEBAGAI penggiat bidang konstruksi, saya ikut prihatin atas kecelakaan kerja yang terjadi hampir berurutan dalam beberapa bulan ini. Terakhir “bekisting pierhead” atau balok korbel jalan tol Becakayu ( Bekasi Cawang Kampung Melayu), yang berfungsi sebagai dudukan gear box roboh. Menyebabkan 7 sampai 8 orang pekerja cedera. Sebelumnya pada 4 Februari 2018 crane pengangkat beton jatuh, 4 orang pekerja yang kelelahan meninggal dunia. Masih ada 7 kecelakaan kerja lagi di bidang konstruksi sejak 7 Oktober 2017.

Pertanyaannya kenapa kecelakaan kerja di bidang konstruksi bisa terjadi ? Jawabannya bisa saja, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi untuk saat ini dari hitung-hitungan di atas kertas kecelakaan kerja di bidang konstruksi posibility-nya sangat kecil. Karena semua perangkat untuk meminimalisir atau meniadakan kecelakaan tersebut sangat lengkap. Mulai dari Undang-Undang RI, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang turunannya dalam bentuk modul QSHE atau yang lebih di kenal sebagai K3 1. Semuanya mengatur tata cara untuk bekerja secara sehat dan aman. Juga disertakan sanksi yang keras bila peraturan itu dilanggar.
Tapi sekali lagi kecelakaan kerja masih terjadi bahkan berurutan. Banyak faktor yang jadi penyebabnya. Menurut Three Main Theory  ada tiga faktor, yaitu manusia, lìngkungan dan alat kerja. Sementara menurut teori yang lain ada faktor unsafe condition dan unsafe behavior. Dan menurut teori Dessler kecelakaan kerja bisa disebabkan oleh kejadian yang secara kebetulan, kondisi yang tidak aman dan tindakan dari pekerja yang mengandung resiko. Dari tiga teori di atas faktor manusia menempati urutan tertinggi penyebab kecelakaan kerja 2. Tapi pada kasus yang terjadi pada proyek infrastuktur dua bulan terakhir ini ada satu faktor lagi yang juga tidak kalah penting yaitu faktor politik. Meskipun kedengarannya janggal tapi ini bisa menjadi masukan buat pelaku QHSE bahwa faktor politik ternyata bisa memicu kecelakasn kerja.

Seperti diketahui bersama bahwa target proyek Infrastruktur yang sekarang sedang berlangsung, yang membuat jalan jalan di Jakarta macet (akibat dari macet saja negara bisa mengalami kerugian triliunan rupiah) adalah untuk memuluskan perhelatan Asian Games Oktober 2018 dan perhelatan yang lain ditahun 2019.

Untuk itu segala daya upaya ditempuh untuk mencapai target. Kontraktor dan konsultan dipaksa memutar otak agar pembangunan infrastuktur ini bisa selesai tepat waktu. Sebenarnya sudah terbiasa dengan target yang ketat. Tapi untuk kali ini agak berbeda, owner-nya adalah dua kementerian ( Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan) sekaligus yang dengan leluasa bisa memerintah kontraktor-konsultan itu kapan saja.

Seperti disebutkan dalam teori di awal bahwa potensi terjadinya kecelakaan kerja selalu terbuka. Apalagi ketika ada unsur politik, kemungkinan itu semakin besar. Karena dalam politik tidak ada kompromi, semuanya harus tepat waktu. Sementara itu tekanan dari dalam negeri sendiri tidak kalah kencangnya. Masyarakat Jakarta berharap proyek infrastruktur yang membuat mereka menderita cepat selesai.

Dengan tekanan seperti itu kelalaian sedikit saja bisa fatal akibatnya. Para pekerja, yang masih manusia juga (baik yang ada ditingkat manajer sampai tukang di lapangan) punya keterbatasan yang pada suatu saat mencapai titik lelahnya. Apalagi mereka bekerja sampai tiga shif, bahkan isunya sampai empat shif alias hampir 24 jam. Mobilisasi manusia dan alat jadi masalah yang berat. Demikian juga dengan masalah manajerial dan pengawasan.

Jadi apakah kecelakaan kerja yang terjadi dalam dua ( sudah tiga bulan kali sekarang ) bulan belakangan itu melulu akibat kesalahan manusia? Saya berani menjawab bukan. Kecelakaan yang hampir berurutan itu lebih disebabkan oleh faktor politik.

Untuk mencegah kecelakaan tidak terjadi lagi diperlukan langkah dan strategi yang pas. Pemerintah dalam hal ini PUPR dan Kemenhub sudah melakukan langkah yang benar dengan melakukan penghentian sementara ( memotarium ) untuk mengkaji sebab -sebab kecelakaan. Menurut pendapat saya kerja tiga sampai empat shif harus jadi perhatian serius. Untuk ke depannya tidak boleh ada dalam sehari yang bekerja tiga sampai empat shif. Rotasi manusia baik yang bekerja dan yang mengawasi harus punya waktu istirahat yang cukup.

Ditambah lagi peran pemerintah harusnya tidak terlalu jauh mencampuri kebijakan di lapangan. Serahkan semuanya pada konsultan dalam hal ini petugas QHSE untuk melakukan langkah-langkah yang tegas. Kontraktor yang melakukan kerja tanpa prosedur dan tanpa mengindahkan kesehatan dan keselamatan kerja harus di hukum dengan keras. *****)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.