Senin, 30 November 20

Kecaman dan Pujian Soal Jokowi Atasi Kisruh ‘KPK vs Polri’

Kecaman dan Pujian Soal Jokowi Atasi Kisruh ‘KPK vs Polri’

Jakarta, Obsessionnews – Ternyata, sikap Presiden Jokowi dalam menyelesaikan kisruh perseteruan pihak Polri versus Pimpinan KPK dengan menunjuk calon Kapolri baru dan mengangkat Plt Pimpinan KPK, mengundang penilaian dari berbagai pihak. Ada yang mengecam, namun juga ada yang memuji kebijakan Jokowi tersebut.

Koordinator Serikat Pengacara Rakyat (SPR) Habiburokhman SH MH mengatakan, meski sikap Presiden Jokowi yang akhirnya membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan memang patut diapresiasi, karena hal tersebut menunjukkan rasa peka Presiden atas tuntutan rasa keadilan masyarakat.

“Namun sayangnya Presiden Jokowi tidak konsisten dalam menjadikan rasa keadilan masyarakat sebagai acuan untuk mengambil tindakan hukum dan politik. Dalam kasus dugaan kriminalisasi pimpinan dan penyidik KPK Presiden masih terjebak pada sikap normatif prosedural yang terlalu kaku,” tandasnya kepada Obsessionnews, Kamis (19/2/2015).

Ia pun menilai, semua kasus yang menjerat Pimpinan dan Penyidik KPK tersebut sangat janggal karena penyidikannya dilakukan dengan sangat mendadak, prosesnya berjalan sangat cepat   dan momentumnya dipilih setelah KPK menetapkan BG sebagai tersangka. “Dalam situasi seperti ini menjadi  sangat  aneh jika presiden hanya mengeluarkan statement yang normatif: ikuti proses hukum,” tandasnya.

Penilaian berbeda dikemukakan Ketua Bidang Advokasi DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI) Ardy Mbalembout. Ia justru memuji keputusan Jokowi  yang dinilainya telah menempuh terobosan yang brilian terkait masalah yang menyelimuti KPK dan Polri. “Apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu brilian, menunjukkan  seorang negarawan. Walau  terkesan lama tetapi itu jalan tengah yang tepat dan baik,” pungkasnya.

Ketua DPD KAI  Jakarta ini mengapresiasi langkah Jokowi membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai kapolri dan mengangkat Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon kapolri. Presiden juga mengangkat tiga nama baru yaitu Guru Besar Hukum UI Indiarto Seno Aji,  Juru Bicara KPK Johan Budi, dan mantan pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki sebagai pimpinan KPK baru.

Pada saat yang sama, lanjutnya, karena terjadi masalah hukum terhadap dua pimpinan KPK, Presiden telah mengeluarkan Keppres memberhentikan sementara Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Ardy berharap jalan tengah Jokowi itu dapat meredakan friksi antara KPK dan Polri serta dapat meningkatkan  kepercayaan kedua lembaga penegak hukum tersebut. “Jadi marilah kita sebagai anak bangsa semua berhenti tidak saling menjegal. Sebab kalau kita terus konflik yang diuntungkan para koruptor,” tegasnya.

Praktisi hukum ini menilai Badrodin Haiti adalah sosok yang cukup tegas dengan harapan dapat mengembalikan citra Polri lebih baik ke depan. Begitupun, tiga orang  Plt KPK merupakan perpaduan orang muda dan senior yang sudah cukup makan asam garam hukum.

“Taufiqurahman Ruki senior KPK jilid satu yang baik, Johan Budi komunikator KPK yang  piawai dan Senoaji Guru Besar Hukum yang berintegritas. Ketiganya kita harap mampu mengangkat KPK yang distigmakan tebang pilih. Sebab itu, ketiganya harus bebas dari intervensi politik dan manuver kepenting politik pribadi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan, ada kesan yang kuat bahwa sikap Presiden kemarin merupakan bentuk kompromi sekedar menenangkan pihak-pihak yang bertikai. Di satu sisi, Budi Gunawan tidak jadi dilantik namun disisi lain pimpinan dan penyidik KPK tetap dibiarkan terjerat kasus hukum yang amat janggal.

“Sikap kompromi dapat diibaratkan sebagai peredam kejut, hanya menyelesaikan persoalan sesaat namun tidak menyelesaikan inti permasalahan. Agak sulit memahami orientasi Presiden Jokowi, apakah sekedar terjaganya hubungan baik antara KPK dan Polri atau penegakan hukum dan pemberantasan korupsi secara tuntas,” paparnya.

Dengan segala kekuasaan yang ada di tangannya selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, dan dengan legitimasi sebaga Presiden hasil pemilihan langsung, menurutnya,  sulit dimengerti mengapa Jokowi tidak mampu mengambil sikap yang tegas untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Jika memang tidak berkenan secara langsung memerintahkan penghentian kasus dugaan kriminalisasi kepada pimpinan dan penyidik KPK, setidaknya Jokowi bisa meminta dilakukan audit khusus terhadap penanganan kasus tersebut,” tutur Habiburokhman.  “Pihak penyidik Polri harus bisa memberikan jawaban jelas yang substantif dan bukan normatif mengapa kasus sebanyak itu bisa dilakukan bersamaan,” tambahnya.

Ia juga menilai, masih mengambangnya sikap Presiden soal dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan dan penyidik KPK ini sungguh berbahaya. Untuk waktu yang akan datang  pimpinan dan penyidik KPK akan memiliki trauma dalam mengusut kasus-kasus korupsi kategori “big fish”, apalagi yang melibatkan pejabat penegak hukum. Mereka akan berfikir seribu kali untuk mengusut meski sudah memiliki bukti yang cukup. Padahal sejak awal  KPK justru didesain  untuk mengusut kasus-kasus korupsi skala besar.

“Selama ini KPK kerap dikritik karena dianggap “jalan di tempat” dengan hanya berani mengusut kasus-kasus korupsi pejabat sipil dan tidak berani menyentuh wilayah sensitif yakni korupsi di kalangan penegak hukum. Untuk ke depan sepertinya kita akan kembali menyaksikan ritual “jalan di tempat” tersebut kembali dipraktekkan oleh KPK untuk jangka waktu yang lama,” anggapnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.