Selasa, 14 Juli 20

Kebrengsekan Kepala Daerah Tanggungjawab Siapa?

Kebrengsekan Kepala Daerah Tanggungjawab Siapa?

Kebrengsekan Kepala Daerah Tanggungjawab Siapa?

Sebenarnya,  rakyat mulai bosan dengan perdebatan soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sepertinya sengaja dijadikan  komoditas politik untuk menarik perhatian publik. Dan sesungguhnyalah perdebatan itu hanya sia-sia sebab apapun hasilnya tidak mampu menjawab kebutuhan rakyat tentang lahirnya seorang pemimpin yang didambakan. Hakekatnya, mau Pilkada langsung atau bukan, rakyat tidak peduli, asalkan mereka bisa hidup lebih baik sudah cukup. Karena kita sudah disodori banyak fakta, bahwa kepala daerah yang dipilih DPRD banyak di antaranya yang brengsek. Demikian halnya kepala daerah yang dipilih langsung rakyat, tidak kalah brengseknya.

Pertanyaan dan persoalannya siapakah yang dianggap paling bertanggungjawab atas semua kebrengsekan tersebut ? Jika kita merujuk kepada peraturan perundangan yang ada, maka sorotan kita yang pertama adalah partai politik (parpol). Mereka inilah yang paling bertanggungjawab atas semua kebrengsekan yang dilakukan oknum kepala daerah. Sebab parpol lah yang punya hak untuk mengajukan calon kepala daerah. Parpol juga yang pertama kali memilih dan menyeleksi para calon kepala daerah yang bakal diusung. Dan mereka ini semestinya tahu persis latar belakang, track record yang bersangkutan. Jangan berkilah tidak tahu menahu, setelah ternyata dikemudian hari calon yang diusungnya terlibat korupsi.

Parpol seharusnya waspada dan tahu bahwa calon yang diusungnya berpotensi melakukan kesalahan, setelah mereka terlebih dahulu mempelajari latar belakang, asal-usul yang bersangkutan. Pertanyaan adalah apakah mungkin hal semacam itu dilakukan parpol? Kenyataanya jarang ada parpol yang melakukan penjajagan, penelitian dan pencermatan semacam itu terhadap para calon kepala daerah yang diusungnya. Umumnya, dan kebanyakan parpol mengabaikan hal seperti itu, yang terpenting bagi mereka asal si calon mau dan mampu membayar uang perahu/kendaraan (istilah mereka untuk pemberian  uang seorang calon kepala daerah kepada partai politik yang mengusungnya) yang telah ditentukan hampir pasti akan diusungnya. Dan mereka nyaris tidak peduli asal-usul uang itu dari mana, apakah dapat pinjam, dapat korupsi sekalipun mereka cuek bebek, yang penting  sudah bayar segalanya pasti beres.

Sorotan kita yang kedua tentunya kepada lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini tentunya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Sebab berdasarkan undang-undang, lembaga inilah yang akan menetapkan siapa saja calon kepala daerah  yang berhak maju dalam Pilkada, termasuk calon independent. Tentunya, penetapan itu dilakukan setelah KPUD membaca, mempelajari, meneliti berkas persyaratan si calon. Pertanyaannya adalah apakah KPUD akan memeriksa seorang calon kepala daerah sedetil mungkin, sehingga dapat mengetahui atau menduga bahwa si calon berpotensi berlaku brengsek? Jawabnya, sangat tidak mungkin. Mereka pasti akan berkilah, pertama waktu yang terbatas. Kedua, anggaran yang terbatas. Ketiga, tenaga yang terbatas dan selanjutnya tentu saja dalih kewenangan yang terbatas.

Sekarang ini memang banyak sekali dalil dan dalih semacam itu digunakan dalam berbagai bidang dan sector. Kita lihat saja, misalnya dalam dunia pendidikan kita. Sekarang jarang sekali kita temui guru yang berpredikat pendidik. Umumnya guru saat ini hanya layak disebut pengajar. Mengapa? Karena guru sekarang tugasnya hanya mengajar, menularkan ilmu kepada para muridnya. Jarang kita temui guru yang berperilaku sebagai pendidik. Dalih dan alasannya, serupa waktu dan gaji yang terbatas. Pemberian imbalan semacam remunisasi yang diberikan kepada para guru sekalipun ternyata tidak mampu mengubah perilaku para guru yang belakangan lebih sibuk mengejar setoran.Akibatnya, banyak kita temui tawuran pelajar, dan perbuatan buruk lainnya dilakukan oknum-oknum yang mengaku sebagai pelajar. Mengapa? Sebab mereka memang tidak dididik, hanya sekedar diajar.

Sorotan ketiga tentunya kepada pemerintah, karena merekalah yang punya Negara ini, mereka yang mustinya menjadi pecut untuk memecut mereka yang kita nilai belum melakukan fungsi dan tugasnya dengan benar. Jika misalnya, alasan yang dikemukakan mereka soal keterbatasan waktu, coba teliti benar atau tidak alasan tersebut. Jika benar maka tidak ada salahnya bila mereka diberi kelonggaran waktu. Jika alasannya dana yang terbatas, teliti dan buktikan dulu kebenarannya. Kalau benar demikian alasannya, pemerintah wajib memikirkannya untuk menambahi anggaran. Demikian pula bila alasannya tenaga, tho, pemerintah banyak sekali memiliki tenaga yang belum difungsikan maksimal. Daripada membiarkan karyawan main catur atau ngobrol yang tidak perlu tidak ada salahnya kalau mereka dimaksimalkan kerjanya. Jika semuanya sudah dipenuhi ternyata tetap masih sama, tinggal pemerintah mengambil langkah-langkah seperlunya, sebab kita punya alatnya, yakni KPK, jaksa. Jadi akhirilah perdebatan yang membosankan itu. (Arief Turatno, wartawan senior)

 

Related posts