Senin, 10 Agustus 20

Kebijakan Tenaga Kerja Asing, Tolol dan Sontoloyo!

Kebijakan Tenaga Kerja Asing, Tolol dan Sontoloyo!

Tangerang, Obsessionnews.com – Mantan Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat menilai, kebijakan pemerintah terkait masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia adalah kebijakan yang dinilai tolol dan sontoloyo. Mantan Aktivis ITB yang pernah dipenjara rezim orde baru ini mengeritik kebijakan tenaga kerja asing (TKA) rezim Jokowi saat ini.

Jumhur menilai, pemerintah sekarang ini begitu mudah mendatangkan TKA dengan minimnya seleksi serius. Dalam logika bisnis, tidak menguntungkan karena dengan kualitas tenaga kerja lokal Indonesia yang sama jelas tersedia dan lebih murah.

Bahkan, lanjutnya, ditengarai bahwa TKA itu bukan semata-mata bekerja tapi bisa jadi terlatih sebagai mata-mata dan intelijen untuk masuk ke berbagai pelosok daerah, hutan dan pertambangan, yang dapat membahayakan kedaulatan Indonesia di masa depan.

“Secara bisnis, mendatangkan TKA padahal pekerja lokal mampu dan dengan biaya jauh lebih murah adalah perbuatan tolol. Yang boleh melakukan ketololan seperti ini, dalam tanda kutip, adalah negara,” ungkapnya, di Tangerang, Rabu (18/10/2017).

Jumhur yang Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), menegaskan situasi Indonesia yang semakin memburuk, dengan indikator kemiskinan meningkat, ekonomi mandek yang berakibat PHK dan daya beli yang turun serta pertumbuhan yang hanya di angka 5 persen.

Penopang pertumbuhan ekonomi hampir 60 persen disokong belanja masyarakat. Sehingga bila daya beli rendah maka konsumsi lemah akhirnya pertumbuhan ekonomi menjadi turun.

Banyak kebijakan pemerintah dinilai tidak sesuai dengan harapan kaum buruh. Kebiasaan berdiskusi tentang pengupahan secara intensif antara buruh, pengusaha dan pemerintah, kini dipatok dari pusat dengan PP 78/2015 berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga Dewan Pengupahan Daerah di berbagai tempat tidak berfungsi.

“Saya kecewa ada tuduhan buruh main otot sehingga gak usah ada diskusi, dewan pengupahan dan lain-lain. Ini sangat menyinggung perasaan kita. Jangan dikira buruh hanya ingin menuntut tinggi,” sesal Jumhur.

Buruh untuk PHK massal pun siap berdiskusi, apalagi soal upah dan sebagainya. Bahwa ada ketegangan dalam berdiskusi itu biasa, itulah demokrasi. “Masa’ di DPR boleh gontok-gontokan negosiasi dan berunding, tapi di level bawah tak boleh ada demokrasi,” tandas Jumhur. (Red)

 

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.