Kamis, 28 Maret 24

Breaking News
  • No items

Kebijakan Pemerintah Menekan Angka Kemiskinan Belum Terwujud

Kebijakan Pemerintah Menekan Angka Kemiskinan Belum Terwujud

Padang, Obsessionnews – Keberpihakan anggaran di sektor riil berkorelasi langsung dengan tingkat kesejahteraan atau angka kemiskinan. Jika sektor riil bergerak, ekonomi masyarakat juga ikut bergerak yang dampaknya otomatis dirasakan masyarakat sendiri dan tingkat kemiskinan menurun.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Sabar AS mengatakan, perhatian pemerintah terhadap di sektor riil memberikan dampak langsung terhadap pertambahan angka kemiskinan. Perhatian semacam alokasi anggaran sangat dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

Namun, menurutnya, terganjal akibat regulasi yang tidak membenarkan anggaran dalam bentuk hibah dibelanjakan. Akibat aturan tersebut, sehingga Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak berani membelanjakan dana untuk membeli bibit, karena takut tersangkut proses hukum.

“Akibat aturan itu, banyak anggaran yang terkoreksi di tujuh SKPD dan tidak bisa dibelanjakan untuk beli bibit bagi petani dan peternak, seperti bibit ikan, bibit sawit, bibit sait. Padahal dana itu sangat dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi di sektor riil,” ujar Sabar AS saat ditemui obsessionnews.com usai Rapat Paripurna, Jum’at (18/9).

Sabar AS tidak menampik, angka kemiskinan di Sumbar meningkat sebagaimana dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah yang mengoreksi anggaran dana hibah.

Akibat kebijakan itu, ekonomi masyarakat pedesaan lesu, karena usaha di sektor riil, seperti ternak, keramba ikan, pertanian dan perkebunan yang dikelola masyarakat tidak berjalan maksimal, karena terkendala bibit.

“Ini persoalan serius di Sumbar, terkait peningkatan jumlah kemiskinan. Tentunya indikator keberhasilan pemerintah itu bagimana peningkatan kesejahteraan tentunya berkurangnya tingkat pengangguran dan kemiskinan,” ujar Sabar.

Sementara itu, BPS Sumbar merilis jumlah pendudukuk miskin di Sumbar bertambah dari 6,89 persen pada September 2014 menjadi 7,31 persen pada Maret 2015. Berdasarkan data yang diungkap BPS, jumlah penduduk miskin di Sumbar per Maret 2015 mencapai 379.609 jiwa atau bertambah 24.871 orang dibandingkan September 2014. (Musthafa Ritonga)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.