Sabtu, 14 Desember 19

Kebijakan Pemerintah Menaikkan BBM Dinilai Ilegal

Kebijakan Pemerintah Menaikkan BBM Dinilai Ilegal

Jakarta – Belum sampai tiga bulan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) menjabat, namun kebijakannya yang menaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) menuai kontra dari politisi partai.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fernita Dawis menilai kebijakan pemerintahan  Jokowi – JK  yang menaikkan harga BBM adalah kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Menurutnya, kebijakan Jokowi tentang  kenaikan harga BBM tersebut tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI  adalah tidak sah, ilegal, inkonstitusional.

“Jokowi melakukan Pelanggaran terhadap UU Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014,” ujar Fernita kepada wartawan dalam pesan singkatnya, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Fernita menjelaskan dalam Pasal 14 Ayat (13) Anggaran untuk Subsidi Energi yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun Anggaran Berjalan berdasarkan Realisasi Harga Minyak Mentah (ICP) dan Nilai Tukar Rupiah.   Sementara saat ini harga minyak mentah dunia jatuh, bahkan telah berada dibawah 80 US$/ barel.

“Dengan demikian tidak ada alasan bagi pemerintah Jokowi Menaikkan
harga BBM,” jelasnya.

Menurut Fernita, kewajiban pemerintahan Jokowi-JK meminta persetujuan DPR jika menaikkan harga BBM kembali diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Dalam Pasal 13 ayat (3) Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter dan/atau realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah. (4) Dalam hal perubahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa perubahan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Pemerintah membahas perubahan tersebut dengan komisi terkait di DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.

“Sehingga keputusan Jokowi menaikkan harga BBM seolah ‘kesurupan’ selepas kunjungannya ke luar negeri menghadiri pertemuan APEC CEO Summit, ASEAN Summit, dan G20 Summit. Hal itu  ditenggarai merupakan hasil deal-deal  Jokowi dengan perusahaan Multinasional dan Negara maju yang mendesak Liberalsiasi Migas. Sekali lagi Keputusan Jokowi yang menaikkan harga Premium menjadi  Rp. 8.500 dan Solar menjadi Rp 7.500 adalah kebijakan Ilegal  dan Jokowi dapat di Impeach,” pungkasnya. (Pur)

 

Related posts