Selasa, 10 Desember 19

Kebijakan Menaikkan Harga BBM Dianggap Ilegal

Kebijakan Menaikkan Harga BBM Dianggap Ilegal

Jakarta – Akhirnya pemerintah Jokowi-JK menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp2000. Keputusan ini berlaku sejak Selasa (18/11/2014) pukul 00.00 WIB. BBM premium bersubsidi naik dari Rp 6500 menjadi Rp 8500. BBM jenis Solar naik dari Rp5500 menjadi Rp7500.

Menurut Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik (AEPI) Salamuddin Daeng yang juga Peneliti senior The Institute for Global Justice (IGJ), dampak kenaikan harga BBM ini sangat dirasakan oleh masyarakat kalangan bawah.

Salamuddin Daeng menganggap kebijakan kenaikan harga BBM tanpa persetujuan DPR adalah tidak sah, ilegal, inkonstitusional. Menurutnya, pemerintah Jokowi melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014.

Dalam Pasal 14 Ayat (13) Anggaran untuk subsidi energi yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah, ungkapnya pada obsessionnews lewat pesan BBM nya.

Sementara saat ini lanjutnya harga minyak mentah dunia jatuh, bahkan telah berada dibawah 80 US$/ barel. Dengan demikian tidak ada alasan bagi pemerintah Jokowi Menaikkan harga BBM.

Daeng menegaskan, kewajiban pemerintah Jokowi-JK meminta persetujuan DPR jika menaikan harga BBM kembali diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Dalam Pasal 13 ayat (3) Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter dan/atau realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah. (4) Dalam hal perubahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa perubahan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Pemerintah membahas perubahan tersebut dengan komisi terkait di DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.

Sehingga keputusan Jokowi menaikkan harga BBM seolah “kesurupan” selepas kunjungannya ke luar negeri menghadiri pertemuan APEC CEO Summit, ASEAN Summit, dan G20 Summit, ditenggarai merupakan hasil deal deal Jokowi dengan perusahaan multinasional dan Negara maju yang mendesak liberalsiasi migas.

“Keputusan Jokowi yang menaikkan harga Preimium menjadi  Rp. 8.500 dan Solar menjadi Rp. 7.500 adalah kebijakan illegal dan Jokowi dapat di impeach oleh DPR,” paparnya. (Asma)

Related posts