Minggu, 24 Oktober 21

Kebijakan Kemenhan Dikritik DPR

Kebijakan Kemenhan Dikritik DPR

Jakarta – Kebijakan Kementerian Pertahanan untuk melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asal Negeri Amerika Serikat mendapat kritik dari anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya. Kerjasama itu menyangkut mengenai program pengembangan manajem pertahanan yang didalamnya juga membahas persoalan teknis dan anggaran.

“Komisi I jelas mengkritik keras dengan kebijakan menteri pertahanan atas langkah yang sudah diambil untuk bekerjasama dengan LSM kecil pula, yang bernama DIRI,” ujarnya di Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Selain itu Tantowi juga mengatakan rencana strategi kerjasama dengan LSM tersebut juga merupakan kebijakan Kemenhan yang akan dijalankan selama lima tahu kedepan. Salah satunya juga dibahas mengenai rencana pembelian alat alusista dari pihak luar untuk memperkuat lagi sistem pertahanan dalam negeri.

Mestinya kata Tantowi, kebijakan Menhan tidak bisa didikte oleh pihak asing.

“Renstra itu kebijakan dari pertahanan kita lima tahun kedepan termasuk di dalamnnya adalah alutsista yang akan kita beli. Selain itu, Menhan tidak dapat di dikte oleh asing. Pak Ryamizard Riyacudu terkenal saat menjadi KSAD, dia konsisten dan tidak dapat didikte seperti itu,” ungkapnya.

Sementara itu, hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Ia mengatakan, rencana kerjasama tersebut harus ditinjau ulang kembali. Berdasarkan informasi yang diperoleh
LSM tersebut dianggap tidak memadai untuk melakukan kerjasama dengan Kemenhan.

“kita sudah meminta ditinjau ulang, karena LSM DIRI menurutt informasi yang kami dapat sangat tidak memadai bekerjasama dengan Kemhan apalagi untuk pelatihan managemen pertahanan yang kompleks seperti di Indonesia,” tandasnya. (Albar)

Related posts