Jumat, 24 September 21

Kebijakan Diperketat Guna Wujudkan Kemandirian

Kebijakan Diperketat Guna Wujudkan Kemandirian

Jakarta, Obsessionnews – Kebijakan yang lebih ketat guna mewujudkan kemandirian pembangunan industri serta infrastruktur diakui Menteri Perindustrian Saleh Husin, sebagai penajaman dengan menyusun rincian aturan dan tentu pelaksanaannya.

“Artinya, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Ini negara kita, ya harus dibangun dengan cara dan barang-barang modal sendiri karena kita memang mampu,” kata Saleh pada acara buka puasa bersama dan sarasehan dengan Persatuan Insinyur Indonesia di rumah dinas Menperin di kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (8/7) kemarin.

Menurut Saleh, penggunaan produk dalam negeri pada belanja pemerintah sangat potensial guna mengembangkan serta memperkuat struktur industri manufaktur. Ini, dapat dilihat dari penggunaan APBN yang meliputi belanja modal pemerintah pusat tahun 2015 sebesar Rp 290 triliyun atau 14,22% dari total anggaran pemerintah pusat sebesar Rp 2.039,5 triliun. Sementara, kebutuhan belanja modal (capital expenditure) seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara pada tahun ini mencapai Rp 300 triliun.

“Itu uang Indonesia, jadi kita harus berani mengambil kebijakan menggunakan dana kita sendiri untuk memandirikan pembangunan sekaligus menggerakkan industri dalam negeri,” ujarnya.

Beberapa proyek infrastruktur yang telah menerapkan P3DN antara lain usaha hulu migas yang dikoordinasikan SKK Migas dan dilakukan oleh Kontrak Karya Kerjasama di bawah Kementerian ESDM. Begitu juga dengan pembangunan Power Plant & Transmisi Energi  PLN dan PGN di bawah Kementerian BUMN.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat jatah Rp 881,3 triliyun. Sedangkan Kementerian Perhubungan sebesar  Rp 44,9 triliun yang digunakan untuk membangun jalan baru sepanjang 143 km, jembatan  baru sepanjang 11.716 m, pembangunan jalur kereta api 265 km, dan pengadaan 48 lokomotif.

Selain itu, juga bakal dibangun lima bandar udara, 59 prasarana dermaga penyeberangan, dan peningkatan kapasitas 26 pelabuhan perintis.(Mahbub Junaidi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.