Palu, Obsessionnews – Indonesia memiliki sejumlah objek wisata yang mampu mencuri perhatian wisatawan mancanegara (wisman). Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempatkan pariwisata sebagai salah satu program unggulan untuk menarik devisa sebanyak-banyaknya. Untuk mendatangkan wisman dalam jumlah besar, pemerintah membuat kebijakan membebaskan visa untuk 40 negara.
Pengamat pariwisata di Sulawesi Tengah (Sulteng) Suaib Djafar menyambut positif kebijakan pemerintah itu, karena akan mendongkrak kunjungan wisman ke daerah.
“Kebijakan itu kita sambut baik, tetapi perlu antisipasi pemerintah daerah dengan membenahi objek wisatanya,” kata Suaib di Palu, Rabu (14/10/2015).
Menurut mantan Kepala Dinas Pariwisata Sulteng itu, di daerah banyak tersedia potensi objek wisata. Namun, belum menjadi industri karena baru sebatas ketersediaan keindahan sumber daya alamnya.
Alumni program doktor Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Jawa Barat, itu mengatakan objek wisata sudah harus diarahkan menjadi sebuah industri sehingga tidak boleh lagi dikelola secara konvensional.
“Potensi pariwisata yang ada mestinya sudah harus dikelola secara terintegrasi. Kita tidak saja menawarkan potensi wisatanya tetapi harus didukung dengan yang lain,” katanya.
Suaib menyebutkan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) belum dapat dikatakan industri pariwisata, karena belum ditopang dengan bisnis travel, kuliner, akomodasi, maupun kesiapan budaya setempat.
“Semua itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Wisatawan itu harus ditunjang dengan bisnis transportasi, kuliner, penginapan, teknologi informasi dan sebagainya,” katanya.
Menurutnya, kebudayaan lokal seperti musik dan tari juga sudah harus dimasukkan dalam paket wisata daerah tujuan objek wisata.
Dia mengatakan kebudayaan lokal dalam bentuk pertunjukan penting, sehingga wisatawan tidak monoton hanya melihat objek wisata alamnya semata.
“Kita butuh kampung digital. Artinya, satu informasi yang disajikan mencakup banyak hal. Mulai dari jadwal pesawat, rute perjalanan, penginapan, kuliner dan layanan teknologi informasi,” katanya.
Dia menambahkan, program pemerintah yang melakukan perjanjian bebas visa dengan sejumlah negara berdasarkan resiprokal atau timbal balik akan memberikan keuntungan bagi daerah-daerah yang memiliki manajemen kepariwisataan modern. (ant/arh)
