Minggu, 14 Agustus 22

Kebebasan Berpendapat Tak Boleh Ancam Keamanan Nasional

Kebebasan Berpendapat Tak Boleh Ancam Keamanan Nasional
* Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Foto: berita3.com)

Jakarta, Obsessionnews.com – Menjelang pengumuman hasil penghitungan suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), isu mengenai people power makin kencang terdengar. Sejumlah pihak mengancam akan melakukan poeple power sebagai ungkapan protes terhadap keputusan KPU nanti.

 

Baca juga:

People Power Kalahkan Ahok?

Ajakan ‘People Power’ Habib Rizieq Tidak Laku

People Power, Hilangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Negara

 

Dalam hukum positif di Indonesia, kebebasan dalam menyampaikan pendapat memang dibolehkan. Hal itu dijamin dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun UU tersebut dinilai memiliki keterbatasan yang harus dipatuhi.

“Meski dilindungi UU 98, itu tidak absolut. Kita tahu itu UU 98 ini mengadopsi aturan kebebasan berekspresi. UU itu mengadopsi ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights),” kata Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Tito menyampaikan hal itu dalam rapat kerja (raker) bersama DPD RI. Agenda rapat adalah evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019. Ia pun membeberkan batasan kebebasan berpendapat yang tertuang dalam UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Salah satunya, kata Tito, adalah tidak mengancam keamanan nasional.

 

Baca juga:

Muhammadiyah Menentang Gerakan ‘People Power’ Amien Rais

Sikap Kornas Anak Republik Pasca Pilpres 2019

Polisi Tak Netral, Ada Insubordinasi

 

“Ada 4 limitasi, yaitu mengganggu ketertiban publik, jangan mengganggu hak asasi, etika, dan moral. Keempat, dalam bahasa ICCPR, tidak boleh mengancam keamanan nasional,” sebutnya.

Dalam UU 9/1998 tertulis pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang tidak sesuai ketentuan dapat dibubarkan. Hal itu dinyatakan dalam Pasal 15 UU 9/1998. Jika massa enggan bubar, maka mereka dapat dikenakan pidana. Massa dapat dijerat dengan KUHP.

Tito pun mencontohkan soal seruan people power yang diduga berisi ajakan menggulingkan pemerintahan yang sah. Ia mengingatkan agar penyampaian pendapat tetap mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Tak hanya itu, Kapolri pun mengingatkan bila ada niat menjatuhkan pemerintah lewat people power, hal tersebut bisa dikategorikan sebagai tindakan makar.

“Kalau seandainya ada ajakan untuk pakai people power, itu mobilisasi umum untuk melakukan penyampaian pendapat harus melalui mekanisme ini. Kalau tidak menggunakan mekanisme ini, apalagi kalau ada bahasa akan menjatuhkan pemerintah, itu pasal 107 KUHP (makar). Jelas,” jelas Tito.

“Ini adalah undang-undang yang dibuat oleh rakyat. Itu bahasanya jelas. Yaitu perbuatan untuk menggulingkan pemerintah yang sah, maka ada ancaman pidananya,” tegas dia.

Ia menegaskan pihaknya akan melakukan tindakan lunak hingga keras jika massa tidak mengindahkan aturan. Ia memastikan akan dibantu TNI.

“Dalam hal terjadi ini, maka penegak hukum dengan bantuan unsur lain, seperti TNI, akan melakukan penegakan. Kalau ternyata memprovokasi, atau menghasut untuk melakukan upaya pidana, misalnya makar, itu pidana,” ucap Tito. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.