Rabu, 22 September 21

Kebakaran Hutan Adalah Bencana Buatan Manusia

Kebakaran Hutan Adalah Bencana Buatan Manusia

Kebakaran Hutan Adalah Bencana Buatan Manusia
Oleh: Rismunandar
(Mahasiswa Pascasarjana Pengelolaan SDA dan Lingkungan IPB Bogor)

Kurun waktu antara 1997-1998, pemerintah Indonesia memperkirakan jumlah lahan yang terpapar kebakaran mencapai 750.000 hektare. Namun, berbagai lembaga lingkungan hidup seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengestimasi jumlahnya mencapai 13 juta hektare. Kemudian kajian yang dilakoni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan jumlah lahan yang terdampak akibat kebakaran mencapai 9,75 juta hektare.

Soal dampak ekonomi, jumlah estimasinya beragam. Economy and Environment Programme for Southeast Asia memprediksi Indonesia dirugikan US$5 miliar hingga US$6 miliar akibat kebakaran hutan dan lahan pada 1997-1998.Lalu, studi Bappenas dan ADB mencatat kerugian mencapai US$4,861 atau setara dengan Rp. 711 triliun.

Kebakaran pada tahun 1997 yang terjadi sangat dahsyat akan tetapi tidak ada yang bertanggungjawab atas insiden tersebut karena belum adanya Undang-undang (UU) yang mengatur tentang hal tersebut. Barulah pada tahun 1999 DPR RI menginisiasi UU tentang Kehutanan menjadikan pemilik kawasan bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Hadirnya UU tersebut dianggap masih sangat lemah dalam hal penegakan hukum atau sanksi yang diberikan kepada oknum yang melakukan pembakaran hutan sehingga tidak memberikan efek jera. Begitupun dengan UU yang mengatur tentang Kebencanaan Nasional pada tahun 2007 yang mendefinisikan bencana alam menimbulkan konsekuensi hukum yang justru meringankan pelaku pembakaran hutan dan lahan. Karena jika kebakaran dikategorikan sebagai bencana alam maka alam yang disalahkan, dan pemerintah harus menanggulangi bencana tersebut, bukan lagi menindak pelaku pembakaran.

Ada banyak cara yang dilakikan oleh pemerintah diantaranya dengan meredefinisikan bencana alam, adalah yang masuk kategori bencana alam adalah bencana yang terjadi diluar prediksi manusia dan diluar campur tangan manusia; selain itu dengan melakukan pendekatan hukum pidana dalam pemberian sanksi dipandang tidak efektif karena sulit dan tidak menimbulkan efek jera; dan pendekatan perdata dan pemberian izin (pencabutan izin usaha, ganti rugi) harus di maksimalkan karena mampu memberikan efek jera kepada perusahaan.

Sanksi administrasi dan perdata saat ini diimplementasikan pemerintah dengan mencabut sejumlah izin perusahaan dan menuntut ganti rugi sebesar Rp7 triliun. Pada tahun 2007-2014 tidak pernah dilakukan. Sehingga wajar kajadian pembakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 sangat besar.

Dalam hal perspektif hukum, jika meninjau perangkat hukum yang ada, ada banyak yang bisa di jadikan rujukan agar mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia diantaranya UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang. Akan tetapi, pada kenyataanya baru di implementasikan tahun 2015.

Dalam perspektif Kebijakan Mitigasi Bencana, ada sebagian besar tanah gambut masih berupa hutan yang menjadi habitat tumbuhan dan satwa langka. Hutan gambut mempunyai kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Karbon tersimpan mulai dari permukaan hingga di dalam dalam tanah, mengingat kedalaman tanah gambut bisa mencapai lebih dari 10 meter.

Tanah gambut memiliki kemampuan menyimpan air hingga 13 kali dari bobotnya. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam hidrologi, seperti mengendalikan banjir saat musim penghujan dan mengeluarkan cadangan air saat kemarau panjang. Kerusakan yang terjadi pada lahan gambut bisa menyebabkan bencana bagi daerah sekitarnya.

Kerusakan lahan gambut banyak terjadi karena aktivitas manusia, misalnya konversi hutan gambut menjadi lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan. Lahan gambut di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengalami laju kerusakan tertinggi. Kerusakan terbesar diakibatkan oleh konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pulp.

Kerusakan lahan gambut diawali dengan proses pembabatan hutan (land clearing). Proses selanjutnya adalah pengeringan lahan yang bertujuan untuk mengeluarkan air yang terkandung dalam tanah gambut. Caranya dengan membuat parit atau saluran drainase agar air mengalir keluar.

Proses pengeringan ini menyebabkan turunnya permukaan tanah gambut. Sehingga pohon-pohon yang terdapat di permukaan tanah tidak bisa tegak dengan kuat karena akarnya menyembul. Banyak pohon yang roboh di atas tanah gambut yang tidak sehat. Pengeringan pada tanah gambut mempunyai karakteristik tidak dapat kembali (irreversible). Sekali air dikeluarkan, tanah gambut akan kehilangan sebagian kemampuannya untuk menyimpan air. Hal ini membuat tanah gambut menjadi kering dan menjelang musim kemarau akan rawan terjadi kebakaran lahan.

Sedangkan proses kebakaran hutan gambut merupakan pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer dan memusnahkan keanekaragaman hayati hutan. Sebaliknya, di musim hujan hutan tidak bisa menyerap air dengan baik yang menyebabkan bencana banjir. Tanah gambut menyimpan 550 G ton karbon, jumlah ini setara dengan 75% karbon yang ada di atmosfir, dua kali jumlah karbon yang dikandung seluruh hutan non-gambut dan sama dengan jumlah karbon dari seluruh biomassa yang ada di bumi.

Bahaya dari rusaknya lahan gambut tidak hanya dirasakan secara lokal dan regional saja, melainkan berkontribusi pada bencana global perubahan iklim. Emisi karbon bisa terlepas saat konversi lahan gambut, mulai dari pembabatan vegetasi, kebakaran hutan, hingga proses dekomposisi gambut akibat kegiatan pertanian.

Kebarakan pada lahan gambut umumnya terjadi karena pemberian izin usaha di lahan gambut itu sendiri. Permasalahan perizinan di dalam kawasan hutan tidak dapat hanya dilihat dari rencana saja sebagaimana yang tertuang di dalam LoI, tetapi permasalahan kawasan hutan di Indonesia adalah sudah berlangsung dalam waktu yang sangat panjang, yaitu mulai dikeluarkannya Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada tahun 1982 yang sampai saat ini tidak menjawab tentang adanya kepastian hukum atas kawasan hutan di Indonesia.

Permasalahan kehutanan oleh pengelola hutan tidak disikapi secara bijak dengan memperhatikan kepentingan lain yang tumbuh dan berkembang. TGHK ini jelas mempertahankan status quo masalah kejelasan kawasan hutan. Pengelola hutan telah mengesampingkan stakeholders diluar sektor kehutanan dan cenderung tidak menganggap keberadaannya. Masyarakat sekitar hutan termarginalisasi, hak-hak adat terusir dari akarnya, sektor lain diluar kehutanan tidak pernah dihargai bahwa ia bagian dari stakeholders yang harus diperhatikan.

Asumsi yang digunakan oleh pengelola hutan adalah mempertahankan luasan kawasan hutan, sedangkan kawasan hutan di Indonesia adalah hasil ”penunjukan” yang hanya dibuat di atas peta dan sampai saat ini baru 12 % kawasan hutan akibat penunjukan hutan yang menyimpang. Pengelola hutan hanya selalu mendasarkan pada luasan hutan melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1982 yang dipertanyakan kebenarannya di lapangan. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah belum bisa memberikan kepastian tentang jumlah luas kawasan hutan khususnya di Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Proses penentuan kawasan hutan yang ada hanya memenuhi keberlakuan secara yuridikal saja tetapi mengabaikan keberlakuan faktual dan keberlakuan moral, sedangkan untuk mencapai adanya pengakuan hukum dalam Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan juga padu serasi dan penunjukan kawasan hutan tidak dapat dilepaskan dari keberlakuan penentuan kawasan hutan secara faktual, yuridikal dan sosiologikal. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya penegakan hukum kehutanan, baik itu melalui penegakan hukum pidana, hukum administrasi/tata usaha negara.

Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi dengan motif memperluas areal kawasan oleh perusahaan-perusahan “nakal”. Hal ini terjadi karena perusahaan hanya memperhitungkan nilai ekonomi dan bisnis semata tanpa mempertimbangkan efek sosial, budaya dan lingkungan sebagai tiga pilar pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development). Pembakaran yang dilakukan juga dilakukan tanpa menggunakan sekat bakar sehingga terjadinya kebakaran yang luas dan susah untuk dikontrol.

Solusinya adalah dalam pembukaan lahan gambut oleh masyarakat ataupun pihak swasta, perusahaan harus dilarang dan dibatasi. Selain itu, manajemen pengawasan hutan harus berbasis tapak. Karena saat ini jumlah pengawas (ex: Polhut) sangat tidak seimbang yaitu 1 orang untuk > 10 km2.

Perlu anggaran biaya pencegahan yang  seimbang dengan atau bahkan lebih besar dengan biaya penanggulangan. Perlu adanya insentif bagi masyarakat di sekitar hutan untuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan diberikan reward dalam kontribusinya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. [#]

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.