Senin, 18 Oktober 21

Keanggotaan Indonesia Dalam FATF Didukung Negara G20

Hamburg, Obsessionnews.com – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hamburg, Jerman, telah ditutup dengan mengeluarkan action plan untuk masalah counter terrorism. Secara khusus di dalam action plan tersebut disebut mengenai dukungan dari G20 untuk memulai proses keanggotaan Indonesia dalam forum negara-negara yang memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Financial Action Task Force (FATF).

“Jadi secara khusus di single out mengenai masalah itu dan tentunya setelah ini akan ada beberapa proses termasuk pengiriman high level delegation ke Indonesia sampai akhirnya Indonesia diterima menjadi anggota dari FATF,” kata Menteri Luar Negeri dalam jumpa pers di Hamburg, Jerman, Minggu (Sabtu (8/7/2017) malam.

Menlu Retno mengatakan dalam Leaders Retreat KTT G20, Presiden Jokowi sudah menyampaikan soal sikap Indonesia dalam upaya memerangi terorisme. Presiden menekankan pada pendekatan yang seimbang antara hard power dan soft power. Hal inilah yang direspon positif oleh para kepala negara dan kepala pemerintahan anggota G20.

“Counter terrorism, almost everybody praised Indonesian effort Indonesian approach untuk countering terrorism especially untuk soft power one, karena tadi misalnya presiden secara terus terang mengatakan kepada Presiden Trump (AS) dan kepada pemimpin-pemimpin lainnya bahwa dan di statement presiden juga disampaikan bahwa pendekatan militer kalau kita hanya melakukan pendekatan militer saja maka akan diyakini tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal,” ujar Retno.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa sebenarnya Indonesia sudah menyampaikan keinginannya untuk menjadi anggota FATF. Namun masih dalam tahap proses, dimana perlu ada persetujuan dari negara-negara anggota FATF, terutama negara-negara besar yang menjadi inisiator dari FATF seperti Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Italia, RRT, Jepang, Australia, maupun Spanyol sebagai tuan rumah.

“Di dalam proses FATF itu yang merupakan suatu kelompok negara-negara mereka harus bersepakat mengenai siapa yang akan menjadi membership melalui komunikasi yang intens ibu Menlu, saya sendiri kepada seluruh negara-negara FATF terutama negara-negara besar yang menjadi inisiator dari FATF,” tukas Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan koordinasi pemerintah dengan lembaga anti pencucian uang di Indonesia terus diupaya dalam rangka menyiapkan bahan yang menjadi persyaratan. Dengan begitu, ia sangat berharap bahwa keinginan Indonesia menjadi anggota FATF mendapat persetujuan dari negara-negara inisiator. Selain Indonesia, inisiator juga sedang memproses keanggotaan Nigeria, Saudi Arabia dan Israel.

“Kita mendapatkan suport untuk mulai di inisiasi proses membership dari FATF persyaratan-persyaratan tentu saja dalam hal ini akan dibahas mengenai suatu proses yang berhubungan dengan PPATK sebagai instansi counterpart dan nanti akan tentu kita akan bekerja sama dengan PPATK yang selama ini memang PPATK menjadi motornya untuk kemudian memasukkan berbagai macam intelijen financial intelligence secara umum,” katanya.

Keberadaan Indonesia dianggap sangat penting karena akan memberikan nilai tambah terhadap FATF dan bagi Indonesia menjadi anggota FATF dapat mengurangi resiko, karena selama ini sangat lemah dalam hal mengontrol financing terrorism. Karena itu Sri Mulyani sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kuangan, maupun PPATK dalam mengupayakan keanggotaan Indonesia.

“Tentu saja kita adalah negara muslim terbesar yang dalam hal ini memiliki ekonomi yang sangat maju dan dari sisi mobilitas dan konektivitas dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan manusia dalam hal ini mobilitas masyarakat Indonesia maupun dari luar masuk ke Indonesia itu begitu tinggi sehingga kalau Indonesia tidak masuk dalam FATF dalam hal ini tentu mereka sendiri akan memiliki suatu jaringan atau link dalam hal ini yang hilang dan oleh karena itu, mereka menganggap adalah sangat masuk akal apabila Indonesia masuk,” tutur dia.

Dalam sidang Pleno FATF yang digelar 23 Juni 2017 di Valencia, Spanyol, Presiden FATF, yang didukung oleh mayoritas peserta sidang, memutuskan untuk segera memproses keanggotaan Indonesia dalam FATF. Berkat lobi intensif yang dilakukan Delegasi RI dari unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, PPATK, KBRI Madrid, dan PTRI Jenewa, proses pembahasan akhirnya disepakati untuk dimulai pada Sidang Pleno FATF di Argentina, Oktober 2017. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.