Minggu, 14 Agustus 22

Kawasan Industri Kendal Bakal Jadi Primadona Industriawan

Kawasan Industri Kendal Bakal Jadi Primadona Industriawan
* Kawasan Industri Kendal.

Jakarta, Obsessionnews.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bermitra dengan PT   Kawasan Industri Kendal (KIK) yang merupakan proyek kerja sama antara PT JABABEKA Tbk dan Sembcorp Ltd. Singapura membangun Kawasan Industri Kendal seluas 2.200 hektar. Bakal menjadi basis produksi garmen, suku cadang otomotif, kosmetik dan lain sebagainya. Proyek ini diharapkan dapat menjadi basis ekonomi di Jawa Tengah dan ikon kerja sama kedua negara yang mendorong munculnya kerja sama serupa di berbagai wilayah Indonesia.

Kebutuhan ruang untuk aktivitas industri yang semakin besar saat ini, sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, mau tidak mau membuat terjadinya alih fungsi lahan di daerah tersebut. Sebuah daerah yang menginginkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan basis industri harus menyediakan lahan sebagai kawasan industri, sehingga alih fungsi lahan tidak mungkin dapat dicegah karena kebutuhan akan lahan yang meningkat. Namun alih fungsi lahan tetap harus direncanakan agar tidak menimbulkan dampak negatif.

Di sinilah peran pemerintah daerah sangat vital, di mana pemerintah daerah harus membuat kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tepat dan efektif. Termasuk dengan menginvetarisir dan memetakan mana lahan yang produktif dan mana yang bukan termasuk lahan produktif. Sehingga pembebasan tanah yang kemudian dialih-fungsikan sebagai lahan kawasan indutri bisa tepat sasaran dan efektif.

Meski begitu, proses pengalih-fungsian lahan menjadi sebuah kawasan industri bukanlah perkara mudah. Karena, dari mulai proses perizinan, pembebasan lahan, hingga proses pembangunannya pasti memunculkan berbagai masalah. Pro-kontra pasti terjadi dan harus dihadapi. Faktor kepentingan dari berbagai pihak atas sebuah proyek pembangunan menjadi permasalahan klise yang tak kunjung usai di negeri ini. Setiap pihak butuh win-win solution, dengan berbagai upaya, entah apapun dalihnya, agar pembangunan proyek tersebut berjalan sesuai dengan kehendak mereka.

Butuh kejelian, kecermatan, dan integritas sebuah pengembang untuk membangun sebuah kawasan industri. Dan tentu butuh kecermatan, ketegasan dan sosialisasi yang efektif dari pemerintah daerah agar proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana, dengan tidak mengindahkan faktor keadilan bagi masyarakat. Karena setiap daerah yang pasti menginginkan kebaikan bagi rakyatnya. Dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, melalui pengembangan sebuah kawasan industri, berarti juga bentuk dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya.

Atas dasar itu, pemerintah daerah Jawa Tengah terus mengupayakan pembangunan Kawasan Industri Kendal (KIK) atau Kendal Industrial Park (KIP), yang diharapkan nantinya menjadi kawasan sentra perekonomian di Jawa Tengah secara umum, dan wilayah Kendal, Ungaran, Semarang dan sekitarnya secara khusus.

baca juga:

Menperin: Kawasan Industri Kendal Ikut Percepat Gerakan Roda Ekonomi Daerah

GPI Desak KPK Selidiki Dugaan Mafia Perizinan di Kendal

12 PMA Siap Masuk Kawasan Industri Kendal

Lahan yang digunakan kawasan industri KIK/KIP ini menurut Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, Heri Wasito, merupakan lahan ‘tidur’. Heri menyebutnya sebagai lahan tidur, karena lahan yang sebelumnya menjadi lahan pertanian tersebut telah bertahun-tahun tidak digarap akibat banjir rob yang langganan menggenangi wilayah Kendal, Semarang, dan sekitarnya. Rob telah membuat sawah-sawah didaerah tersebut tidak bisa lagi ditanami, dan membuatnya menjadi lahan yang sama sekali tidak produktif. “Ada lahan tidur karena rob seluas 3.000 hektare yang dicadangkan sebagai kawasan industri Kendal,” tutur Heri Wasito

Menurut Heri, wilayah yang saat ini dibangun sebagai kawasan industri KIK/KIP dinilai sangat potensial dan strategis. Karena, selain lahannya sudah tidak produktif lagi, wilayah hanya berjarak 20 kilometer dari Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang. Selain itu, wilayah itu berada tidak jauh dari pelabuhan komersial dan niaga Kendal, Tol Surabaya-Semarang. dan hanya berjarak 10 kilometer dari Stasiun Kereta Api Weleri.

Nantinya, lanjut Heri, kawasan tersebut akan diproyeksikan menjadi kawasan industri terbesar di Jawa Tengah. Mengingat pembangunan kawasan ini dilakukan oleh pengembang yang sama, yakni PT Jababeka, yang telah berhasil membangun Kota Jababeka di Cikarang yang sekarang telah menjadi kota mandiri yang modern. Di lokasi ini, kata Heri, nanti akan akan dilengkapi fasilitas perumahan, swalayan, sarana olahraga, pendidikan, dan diarahkan menjadi kota satelit baru.

Bahwa kemudian muncul sebuah permasalahan tentang pembebasan lahan disana, seperti yang diberitakan di media online, rmol.co, mengenai izin prinsip penguasaan lahan dan izin pengembangan kawasan industri KIK/KIP. Hal tersebut sudah dibantah oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kendal, Ir. Usman.

Usman menjelaskan, bahwa masalah pembebasan dan alif fungsi lahan yang dijadikan sebagai kawasan industri KIK/KIP di Kendal telah rampung dikerjakan dan telah masuk dalam tahap penyelesaian surat pengalihan lahan. “Dari total 700 hektare lahan yang sudah memasuki tahap konstruksi, kami sudah menyelesaikan surat pengalihan lahan KIK seluas 507 hektare,” papar Usman.

Hal ini juga diperkuat oleh komitmen pemerintah pusat, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam kunjungannya ke Kendal, pada bulan Agustus kemarin, Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil menyampaikan, pemerintah akan memprioritaskan pembebasan tanah KIK/KIP dengan mengikut-sertakan pemerintah daerah dan pihak-pihak yang kompeten agar secepatnya bisa diselesaikan. “Untuk mempercepat pengukuran proyek KIP nanti kami akan menggunakan tenaga Surveyor Berlisensi,” tutur Sofyan.

Selain itu, mengenai alih fungsi lahan pertanian yang dijadikan kawasan industri yang disebut-sebut oleh beberapa pihak juga menjadi permasalahan bagi warga sekitar yang berprofesi sebagai sebagai petani dan tingkat produktifitas pertanian di Kabupaten Kendal, hal tersebut juga dibantah oleh Kepala Dinas Pertanian Kendal, Sri Purwati.

Sri memastikan, penggunaan lahan seluas 3.000 hektare untuk kawasan industri KIK/KIP tersebut tidak akan memengaruhi produksi pangan, karena lahan yang digunakan untuk kawasan industri merupakan yang daerah yang lahannya sudah tidak bisa ditanami lagi bertahun-tahun akibat terkena banjir rob, sehingga oleh pemerintah daerah Kabupaten Kendal, daerah tersebut telah dikeluarkan dari status sebagai kawasan lahan pertanian akibat banjir rob. “Kami mempertahankan sawah lestari. Apalagi, lahan untuk industri itu sudah dikeluarkan dari status sebagai lahan pertanian akibat banjir rob,” ungkap Sri.

Bupati Kendal, Mirna Anissa, juga telah menyampaikan bahwa Saat ini, lahan di Kawasan Industri Kendal yang sudah dibebaskan sebanyak 700 hektare dari total rencana sebanyak 2.300 ha. Pihaknya juga berjanji, akan memberikan kemudahan dan percepatan izin untuk membangun usaha di Kendal, seperti izin mendirikan bangunan (IMB), izin lingkungan (UKL/UPL dan amdal), izin pelaksanaan dapat dilengkapi seiring pembangunan proyek sebelum perusahaan melakukan produksi secara komersial.

“Melalui pembangunan ekonomi, akan tumbuh berbagai multiplier effect bagi masyarakat. Harapannya, masyarakat Kendal bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji layak tanpa harus ke luar negeri menjadi TKI,” katanya.

Ini artinya, permasalahan mengenai pembebasan lahan serta pengalih-fungsian lahan secara tepat dan efektif telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kendal dalam rangka pengembangan Kawasan Industri KIK/KIP. Termasuk ijin tata ruang dan perizininan lainnya telah rampung. Semuanya telah selesai. Kendal telah benar-benar siap menerima kedatangan para investor untuk menginvestasikan modalnya untuk membangun dan mengembangkan bisnisnya di Kawasan Industri Kendal.

Dukungan Penuh Pemerintah Daerah Jawa Tengah

Terkait dengan perizinan tata ruang yang saat ini menjadi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah Jawa tengah, melalui kebijakan Gubernur Jawa Tengah, yang memintah seluruh Walikota dan bupati di Jawa Tengah untuk melakukan review terhadap kebijakan tata ruang, Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko menjelaskan, bahwa kawasan industri KIK/KIP telah menjadi prioritas, dan telah masuk dalam Peraturan Daerah (Perda) tata ruang pemerintah daerah Jawa Tengah, yang disebut dengan program Kebijakan Perwilayahan Investasi (KPI).

“Tata ruang merupakan kunci bagi semua investasi mau masuk, termasuk Jababeka, untuk perluasan wilayah harus diback up oleh tata ruang yang terintegrasi, holistik, dan komprehensif. Tata ruang yang memungkinkan sebuah pengembang mudah untuk mengembangkan wilayahnya” jelas Sujarwanto.

Untuk membuat tata ruang yang terintegrasi, holistik, dan komprehensif, maka, sambung Sujarwanto, langkah pertama yang dilakukan saat ini oleh pemerintah daerah Jawa Tengah adalah melakukan peninjauan kembali Perda Tata Ruang.

Sujarwanto menjelaskan, kawasan industri KIK/KIP adalah salah contoh kawasan yang telah memperoleh ijin tata ruang sesuai dengan roadmap tata ruang yang ideal yang diharapkan pemerintah daerah Jawa Tengah. “Seperti itulah roadmap dan blue print dari Kebijakan Perwilayahan Investasi yang kita tetapkan, yang kita harapkan bisa dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya.

Menurut Sujarwanto, banyak potensi dan keunggulan Jawa Tengah yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan melalui kawasan industri KIK/KIP. Selain karakter etos kerja masyarakat Jawa tengah yang gigih, daerah yang lebih kondusif dibandangkan wilayah lain, Upah Minimum Regional (UMR) yang kompetitif, juga karena dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pengembangan kawasan industri KIK/KIP.

Dukungan tersebut berupa pemberian kemudahan investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), rencana pembangunan rumah susun untuk buruh dan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pasar, taman, swalayan, dan fasillitas lainnya di sekitar kawasan industri KIK/KIP atau dekat dengan tempat dimana buruh bekerja, sehingga meminimalisir ongkos trasportasi dan biaya hidup buruh. Selain itu, Kendal merupakan satu dari tiga daerah di Jateng yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK).

Belum lagi kebijakan Gubernur Jawa Tengah, lanjut Sujarwanto, yang telah mencanangkan program vocational school , yakni membangun dan mengembangkan sekolah-sekolah dengan basis keterampilan, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 60%, dibanding sekolah umum yang hanya 40%, sebagai upaya untuk penyediaan tenaga kerja yang terampil, siap pakai, dan kompetitif, untuk memenuhi permintaan tenaga kerja siap pakai bagi kawasan industri seperti KIK/KIP.

Bagi Sujarwanto, hal ini menegaskan bahwa Jawa Tengah telah benar-benar siap mendukung pengembangan kawasan industri KIK/KIP agar nantinya menjadi pusat industri di Jawa Tengah dan benar-benar siap untuk menerima kedatangan investor yang mau menginvestasikan modalnya di KIK/KIP dan seluruh wilayah Jawa Tengah.

“Harapan saya buat KIK dan jababeka untuk selalu konsisten membangun dan mengembangkan kawasan industri Kendal sesuai dengan tujuan awal. Banyak yang hal yang dikembangkan oleh Jababeka di Cikarang, saya yakin nantinya juga dikembangkan di Kendal. Untuk hal itu, pemerintah Jawa Tengah akan support secara penuh,” pungkas Sujarwanto.@reza_indrayana

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.