Senin, 26 September 22

Kawan Istana Dukung KPK Bongkar Kasus Mafia Infrastruktur di DPR

Kawan Istana Dukung KPK Bongkar Kasus Mafia Infrastruktur di DPR
* Para aktivis yang tergabung dalam Kawan Istana berunjuk rasa menuntut koruptor diadili.

Jakarta, Obsessionnews – Koordinator Sekretariat Nasional (Seknas) Kawan Istana La Ode Karsid mengatakan, dugaan mafia infrastruktur di Komisi V DPR RI harus diusut dan tidak boleh dibiarkan. Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus serius membongkar kasus skandal di Komisi V itu .

Kasus mafia infrastruktur itu terkuak ketika  KPK menangkap politisi PDI-P dan anggota Komisi V DPR,  Damayanti Wisnu Putranti, beberapa waktu  lalu.  Dugaan korupsi berjamaah yang menyeret beberapa nama-nama wakil rakyat itu berbanding terbalik dengan posisi mereka sebagai wakil rakyat.

Menurut La Ode, adanya mafia di Komisi V DPR itu berbanding terbalik dengan Nawa Cita yang dicetuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya pikir kasus Damayanti sebagai pintu pandora untuk membongkar proyek abadi infrastruktur, sekaligus juga membongkar para mafia koruptor yang ada di parlemen maupun pemerintah, serta pihak swasta yang ikut terlibat mempermainkan anggaran dan proyek jalan, kasus proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. Setelah menetapkan Damayanti sebagai tersangka, maka itu awal KPK untuk membongkar siapa saja para koruptor selanjutnya dari parlemen yang diduga ikut terlibat dalam kasus tersebut,” tuturnya pada Obsessionnews.com, Kamis, (7/4/2016).

Kata La Ode, pengakuan Damayanti  ada aliran dana sedikitnya Rp 69 miliar kepada sejumlah anggota Komisi V DPR untuk mengamankan proyek infrastruktur Rp 2 triliun di Maluku, cukup fantastis. “Karena itu dengan semangat kami mendukung KPK tangkap mafia infrastruktur di komisi V DPR, dan segera mengeluarkan Sprindik baru sekaligus memenjarakan nama-nama anggota komisi V DPR itu,” tegasnya.

Seknas Kawan Istana juga meminta KPK untuk menelusuri aliran dana fee  mega skandal mafia infrastruktur di Komisi V DPR sebesar Rp 40 miliar. “KPK dalam pemberantasan korupsi infrakstruktur harus pro aktif dan tidak ada tebang pilih dalam skandal mega korupsi infrakstruktur di komisi V DPR RI,” tegasnya. (Asma, @asmanurkaida)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.