Kamis, 21 Oktober 21

Kawal Kasus Pelanggaran Pilkada 2020, Kejaksaan Proses 94 Perkara

Kawal Kasus Pelanggaran Pilkada 2020, Kejaksaan Proses 94 Perkara
* Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Obsessionnews.comKorps Adhyaksa bersama Badan Pengawas Pemilu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) komit untuk mengawal dan menyukseskan jalannya Pilkada Serentak 2020. Untuk itu, penanganan berbagai kasus terkait dugaan pelanggaran pesta demokrasi tersebut terus dilakukan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkapkan, dalam prosesnya, sebelum gelaran dimulai Kejaksaan RI menemukan puluhan pelanggaran di penjuru wilayah.

“Hingga sore ini, Kejaksaan RI memproses 94 perkara dari 26 Kejaksaan Tinggi di Tanah Air,” ujar Leonard dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/12/2020).

Dia menjelaskan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan berada diurutan teratas, yakni dengan 12 kasus pelanggaran pilkada, model kasusnya pun beragam. Contohnya di Kabupaten Pangkep, di mana ASN diduga tidak netral karena mengunggah foto paslon nomor urut 2.

“Foto itu juga disertai pesan agar warga tidak lupa mencoblos calon kepala daerah yang dimaksud,” tuturnya.

Berikutnya, lanjut Leonard, Kejati Maluku Utara dengan 8 kasus. Di Kabupaten Halmahera Utara, Malut, anggota DPR RI Achmad Hatari yang kebetulan sedang reses dilaporkan karena menghadirkan wakil paslon nomor 1, kemudian foto bersama dengan gestur satu jari.

Selanjutnya Kejati Riau juga menangani 7 laporan. Di antaranya, adanya video yang disebar melalui pesan percakapan WhatsApp.

“Pesan itu berisi konten dukungan oleh Kepala Desa Talang Jerinjing di Kabupaten Indragiri Hulu terhadap salah satu paslon bupati/wakil bupati nomor urut 2,” ungkap Leonard.

Pelanggaran tersebut juga ditemukan oleh jajaran Kejati Kalimantan Selatan dengan 6 perkara. Contohnya, Kepala Desa Pasar Baru di Kabupaten Tanah Bumbu kedapatan menghadiri kegiatan kampanye sembari mengenakan kaos paslon nomor urut 1 dan sekaligus membagikan kaos itu kepada peserta kampanye.

Kejati lain yang ikut menangani laporan dugaan pelanggaran pilkada ialah Maluku (6), Jawa Barat (5), Papua (5), Lampung (5), Kalimantan Timur (4), Sulawesi Tengah (4), Gorontalo (4), Sulawesi Utara (4), Jawa Tengah (3), Sulawesi Barat (3), NTB (3), Jawa Timur (2), Sumatera Barat (2), Kalimantan Utara (2), dan Sulawesi Tenggara (2).

“Sedangkan Banten, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Papua Barat masing-masing 1 kasus,” beber Leonard.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Sunarta meminta agar aparat Kejaksaan yang bertugas di Sentra Gakkumdu untuk bersikap netral, independen, dan objektif dalam rangka menghadirkan upaya penegakan hukum yang tidak memihak.

“Artinya, jajaran adhyaksa dilarang terlibat dalam aktivitas kampanye apapun yang mengarah kepada keberpihakan salah satu calon. Pilkada serentak 2020 dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota,” ujar Sunarta.

Selain itu, Sunarta mewanti-wanti agar jajaran Kejaksaan tidak menggunakan fasilitas terkait jabatan atau dinas untuk membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

Lebih jauh Jamintel mengungkapkan, saat menjelang pencoblosan saat ini menjadi hal yang paling rawan untuk diantisipasi dan diawasi bersama oleh Sentra Gakkumdu.

“Ini untuk memastikan tidak ada pelanggaran dan Pilkada dapat berjalan dengan lancar,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Sunarta meminta agar aparat Kejaksaan di bahu-membahu dan solid dengan instansi lainnya di Sentra Gakkumdu untuk mengantisipasi gerakan seperti politik uang, penyebaran berita hoaks untuk menjatuhkan lawan, dan pendayagunaan birokrasi. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.