Senin, 26 September 22

Kata Menag, Jokowi Tak Perlu Turun Atasi Konflik DPR

Kata Menag, Jokowi Tak Perlu Turun Atasi Konflik DPR

Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap konflik dualisme DPR segera bisa diatasi. Namun dia tidak setuju kalau Presiden Jokowi harus ikut turun tangan dalam menghentikan konflik diantara dua kubu.

“Saya berharap parlemen itu sendiri teman-teman di pimpinan DPR itu bisa, saya begitu optimis mereka bisa menyelesaikan ini dengan bijak dan arif,” ujar Lukman di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Lukman mengatakan optimis pihak DPR yang bisa menyelesaikan konflik di tubuh internalnya tanpa harus melibatkan kepala negara. Menurut dia jika konflik di lembaga tinggi negara itu tidak diselesaikan dengan baik maka bisa berdampak pada keberlanjutan tata pemerintahan ke depan.

“Bagaimana pun juga bangsa ini besar dan memiliki komfleksitas persoalan yang juga tidak sederhana. Karenanya semua harus memiliki kesadaran tinggi bahwa kebersamaan itu amat sangat penting,” katanya.

Pimpinan DPR terbelah dua. Parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat membuat pimpinan tandingan karena merasa tidak diberikan posisi dalam menempati alat kelengkapan DPR yang sebelumnya dikuasi oleh Koalisi Merah Putih.

DPR kubu KIH menggelar rapat perdana yang dihadiri 178 anggota dewan dari PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, Hanura dan PPP. Rapat ini memutuskan Ida Fauziah menjadi Ketua DPR. Sedangkan Syaifullah Tamliha dari PPP, Effendi Simbolon dari PDIP, Dossy Iskandar dari Hanura serta Supriyadi dari Nasdem ditetapkan sebagai Wakil Ketua. (Has)

 

Related posts