Minggu, 25 Agustus 19

Kasus yang Disangkakan Soyan Basir Lain Dari yang Lain

Kasus yang Disangkakan Soyan Basir Lain Dari yang Lain
* Mantan Direktur Utama PT PLN Persero, Sofyan Basir. (Foto: Koran Jakarta)

Jakarta, Obsessionnews.com – Di antara para terpidana korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus yang menjerat mantan Direktur Utama PT PLN Persero, Sofyan Basir, bisa dibilang lain dari yang lain. Tidak seperti pada umumnya, Basir disangka dengan pasal yang berbeda. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan jaksa KPK

Saat menjalani persidangan perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/6/2019). Basir disangka melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 15 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Penerapan Pasal 15 UU Tipikor dan Pasal 56 ke-2 KUHP adalah hal yang tidak biasa dalam kasus tindak pidana korupsi. Sebab, pasal-pasal tersebut jarang digunakan dalam kasus-kasus yang ditangani KPK selama ini.

Pasal 15 itu berbunyi, “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”.

Sementara, Pasal 56 KUHP mengatur tentang pemidanaan bagi seseorang yang membantu dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam kasus ini, Basir disebut telah membantu seseorang untuk melakukan kejahatan korupsi. Basir sejak awal telah mengetahui adanya rencana pemberian uang untuk Partai Golkar dan uang untuk suami Eni Maulani Saragih dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

Meski mengetahui adanya kesepakatan suap, menurut jaksa, Basir bukannya mencegah, tetapi malah memfasilitasi dan membantu mewujudkan pemberian uang tersebut. Disitulah kesalahan Basir selaku Direktur PLN.

“Padahal terdakwa mengetahui Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham akan mendapat sejumlah uang atau fee sebagai imbalan dari Johanes Budisutrisno Kotjo,” ujar jaksa Budhi Sarumpaet.

Menurut jaksa, Basir memfasilitasi pertemuan antara Eni selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR, Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal Partai Golkar dan Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited dengan jajaran direksi PT PLN.

Hal itu untuk mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1. Kesepakatan kerja sama itu antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Dalam surat dakwaan, tidak ada penjelasan bahwa Basir telah menerima uang dari Kotjo atau pihak manapun. Namun, terdapat keterangan bahwa Eni dan Idrus Marham berencana memberikan uang kepada Basir setelah proyek berjalan.

Menurut jaksa, meski dalam kasus ini Basir tidak menerima uang secara langsung, Basir dapat disangka ikut menerima suap, karena membantu Eni Maulani dan Idrus Marham menerima suap Rp 4,7 miliar dari Kotjo.

Menurut jaksa, tindak pidana telah terpenuhi ketika Basir mengetahui adanya kesepakatan suap dan membantu mempercepat proses kerja sama proyek PLTU Riau 1. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.