Selasa, 9 Maret 21

Kasus Supersemar: Ahli Waris Soeharto Dihukum Denda Triliunan?

Kasus Supersemar: Ahli Waris Soeharto Dihukum Denda Triliunan?
* Mendiang Soeharto dinyatakan tak cukup sehat untuk menjalani peradilan. (BBC)

Jakarta – Berbeda dengan pemberitaan berbagai media, putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) hanya mengoreksi angka denda yang dijatuhkan untuk Yayasan Supersemar namun tidak menghukum mendiang Soeharto dan ahli warisnya, padahal para pengacara keluarga Soeharto sudah siap berkumpul di Cendana.

Juru bicara MA, Suhadi, mengaku kepastian apakah mendiang Soeharto dan ahli warisnya termasuk yang dihukum untuk membayar denda Rp4,4 triliun. “Tidak. Yayasan Supersemar saja (yang dihukum),” tegas Suhadi seperti dilansir BBC, Rabu pagi (12/8/2015).

“Itu sudah jelas. Memang dalam perkara itu, H. Muhammad Soeharto sebagai tergugat I dan Yayasan Supersemar sebagai tergugat II. Namun oleh putusan dari tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai kasasi (MA) yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah Yayasan Supersemar (saja),” tambah Suhardi.

Jadi, menurutnya, mendiang presiden Soeharto sebagai pendiri Yayasan Supersemar tidak pernah dinyatakan melawan hukum, tidak pula dijatuhi hukuman. “Peninjauan Kembali (PK oleh Kejaksaan Agung sebagai wakil pemerintah) diajukan hanya terkait kekeliruan angka dalam jumlah hukuman denda yang dijatuhkan,” tandas Suhadi.

Aksi-aksi rakyat menuntut pengusutan terhadap Supersemar marak. (BBC)
Aksi-aksi rakyat menuntut pengusutan terhadap Supersemar marak. (BBC)

Reaksi Cendana
Yang dimaksud adalah kesalahan dalam putusan 8 Juli 2015, yang kekurangan tiga digit dalam menuliskan angka kerugian negara sebesar Rp139,438 miliar.

Adapun jumlah keseluruhan denda Rp4,4 triliun harus dibayar hanya oleh Yayasan Supersemar saja, dan tidak oleh Soeharto dan ahli warisnya.

Putusan ini menimbulkan kesimpangsiuran, karena berbagai media memberitakan bahwa para ahli waris Soeharto juga turut dihukum membayar denda itu.

“Jangankan Anda, saya juga bingung,” kata M. Assegaf, pengacara keluarga Soeharto, kepada BBC Indonesia.

“Kami para pengacara, sudah dihubungi oleh keluarga Pak Harto, mungkin Mamiek (salah satu puteri Soeharto), untuk berkumpul membahas masalah ini,” paparnya.

“Sedianya, Selasa malam kami akan bertemu di rumah keluarga Soeharto di jalan Cendana. Tapi sesudah diperiksa lagi dengan teliti, jelas bahwa yang dihukum itu Yayasan Supersemar. Sedangkan almarhum Pak Harto tidak ada sangkut pautnya,” tegas Assegaf.

Pengunjuk rasa menuntut Soeharto diadili. (BBC)
Pengunjuk rasa menuntut Soeharto diadili. (BBC)

Berikutnya, Eksekusi
Betapapun, putusan itu sudah bisa dieksekusi karena sudah berkekuatan hukum tetap, jubir MA, Suhadi menegaskan.

“Pelaksanaannya nanti merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (tempat perkara ini diajukan),” jelas Suhadi.

Jaksa Agung yang mewakili pemerintah menyatakan siap untuk memproses eksekusi terhadap putusan MA terakhir.

Kepada wartawan yang mencegatnya di Istana Bogor, Jaksa Agung HM Prasetyo menyebutkan akan segera mempelajari putusan MA tersebut.

“Kami akan mencermati dulu, menyangkut masalah jumlah dan aneka ragam aset,” kata Prasetyo.

Jika Yayasan Supersemar langsung membayar denda yang ditentukan, perkaranya selesai. Namun jika tidak, penyitaan aset bisa dilakukan.

Soeharto tak pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. (BBC)
Soeharto tak pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. (BBC)

Sesudah Gagalnya Pidana
Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyayangkan bahwa dalam kasus ini Soeharto lolos.

Betapapun, katanya, gugatan perdata ini merupakan bagian dari upaya untuk membidik Soeharto setelah upaya mempidanakannya gagal karena pengadilan waktu itu menyatakan mendiang Soeharto tidak cukup sehat untuk menjalani pengadilan.

Perkara ini diajukan pada tahun 2007, oleh pemerintah yang menggugat Soeharto dan Yayasan Supersemar atas dugaan penyelewengan dana beasiswa.

Dalam gugatannya, Kejaksaan Agung menyebut, dana Supersemar seharusnya disalurkan kepada siswa dan mahasiswa, namun sebagian diberikan kepada sejumlah perusahaan seperti Bank Duta sebesar US$420 juta, PT Sempati Air Rp 13,173 miliar, serta PT Kiani Lestari dan Kiani Sakti Rp150 miliar.

Hasilnya, mulai vonis pengadilan negeri hingga kasasi dan kemudian PK Mahkamah Agung, hanya menghukum Yayasan Supersemar sebagai tergugat II dan melepaskan Soeharto sebagai Tergugat I. (BBC Indonesia)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.