Senin, 25 Oktober 21

Kasus Setnov Tamparan Bagi Makhluk Parpol

Kasus Setnov Tamparan Bagi Makhluk Parpol
* MHR. Shikka Songge.

Sikap melawan hukum yang ditunjukkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) merupakan tamparan bagi Partai warisan orde baru itu di mata rakyat. Sehingga hal ini dapat menjadi peringatan bagi semua mahluk penggiat partai politik (parpol) wabilkhusus kader Partai Golkar.

Bahwa kondisi Golkar dewasa ini semakin mengalami degradasi seiring dg menurunnya moralitas politik Setnov sejak kasus Freeport papa minta saham dan terakhir kasus E KTP. Perilaku Pemimpin Politik, Pemimpin lembaga tinggi negara sejatinya bernilai moral pendidikan kebangsaan, sehingga dari situ rakyat dapat mengambil pelajaran moral bernegara dari setiap yang dilakukan oleh para pemimpin negara.

Namun yang dilakukan oleh Setnov dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI adalah sikap yang antagonistis, ambivalen yang amat terhina. Tindakannya telsh merusak akal sehat rakyat dlm berbegara. Rakyat kehilangan keteladanan dari penguasa politj yang sedang berkuasa di Parlemen. Seakan akan dg dua kekuasaan politik yang melekat padanya itu Setnov secara legal dapat berbuat dan bertindak apa saja yang melawan hukum, merusak tata etika penyelenggaraan negara dan merugikan rakyat sekaligus.

Sebab bagaimana Korupsi uang negara sdh pasti merugikan negara, menimbulkan pengangguran dan kemiskinan sekaligus. Korupsi yang dilakukan setnov sebagai pimpinan lembaga negara amat sangat mencoreng kehormatan negara dan merendahkan martabat rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Dengan mentrasangkakan Setnov yang telah menyalahgunakan kekuasaan negara, maka semestinya semua proses keputusan politik di DPR yang dipimpin langsung oleh Setya Novanto batal demi hukum. Seorang dlm statusnya tercela tidak boleh membuat keputusan politik karena keputusan politik itu berdifat suci, hikmat dan berwibawa yang mengikat semua warga negara di dlm sebuah negara hukum. Maka selayaknya dlm ketercelaannya, Novanto tidak boleh memimpin sidang bhk tidak boleh menjadi Ketua DPR RI. Dan Golkar patut dihukum oleh rakyat dan tak pantas lagi mempin atau menjadi Ketua DPR RI.

Jakarta, 20 November 2017
MHR. Shikka Songge

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.