Rabu, 20 Oktober 21

Kasus Setnov Bukti Kegagalan UUD’45 Tiruan

Kasus Setnov Bukti Kegagalan UUD’45 Tiruan

Oleh:  Zulkifli S Ekomei

Rakyat Indonesia akhir-akhir ini dihebohkan oleh berita-berita media mengenai manuver Ketua DPR-RI untuk menghindari jeratan hukum akibat kasus mega korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara trilyunan rupiah.

Kasus ini patut diduga melibatkan sebagian besar bendahara partai yang ada di DPR-RI, sehingga secara logika pasti uangnya mengalir ke partai-partai mereka.

Kasus korupsi yang melibatkan Ketua lembaga tinggi negara bukan pertama kali terjadi karena pernah melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah.

Kasus korupsi juga melibatkan anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Walikota dan Bupati hampir di sebagian besar wilayah Indonesia.

Hal ini adalah dampak pemilihan langsung dalam sistem demokrasi liberal akibat kudeta konstitusi terhadap UUD’45 sehingga diberlakukannya UUD’45 tiruan oleh MPR periode 1999 – 2004 yang dipimpin oleh Amien Rais.

Untuk menghentikan ini semua, rakyat sebagai pemilik kedaulatan harus merebut kembali lembaganya yaitu MPR untuk kemudian menetapkan berlakunya kembali UUD’45 yang asli, karya agung para pendiri negara. []

*) Dokter Zulkifli S Ekomei, Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kini  aktif sebagai pegiat sosial-politik dalam Gerakan Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 asli.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.