Kasus Korupsi DJKA, KPK Periksa Hasto Kristiyanto

Obsessionnews.com – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bakal diperiksa KPK dalam perkara korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Hasto diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi.
Kuasa hukum Hasto yakni Ronny Talapesy mengatakan kliennya bakal hadir memenuhi pemeriksaan penyidik pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan terhadap Hasto seharusnya dilakukan Kamis (15/8) namun dijadwalkan ulang pada Selasa (20/8) ini.
Baca juga: Hasto Ungkap Upaya Minta Buku PDIP yang Disita Dewas KPK
“Jam 10 pagi ya,” kata Ronny membeberkan kesiapan Hasto memenuhi pemeriksaan ketika dikonfirmasi wartawan di Jakarta, pagi tadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kemenhub, karena diduga terjadi korupsi di banyak titik pembangunan jalur kereta, di Jawa bagian tengah, bagian barat, dan bagian timur, Sumatera dan Sulawesi.
Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang Putu Sumarjaya. Perkara itu lantas terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi.
Baca juga: Hasto Masuk Daftar Pasien KPK, Mega Mulai Asah Tanduk
Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Hasto juga menegaskan dirinya akan kooperatif memenuhi panggilan penyidik KPK. Hal itu disampaikan usai dirinya menghadiri Upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 di Sekolah Partai PDIP di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (17/8) yang lalu.
“Saya akan hadir untuk memberikan penjelasan mengapa nomor handphone saya bisa di situ, sekaligus menjelaskan saya sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin,” kata dia.
Dia berkomitmen akan memberikan keterangan dengan baik kepada penyidik, KPK termasuk apabila ditanya terkait dana kampanye pada Pilpres 2019.
“Apa pun yang diminta KPK termasuk mereka misalnya seluruh dana kampanye dilaporkan, saya akan menjawab dengan baik,” ujarnya. (Antara/Erwin)