Jakarta, Obsessionnews.com – Kasus mega skandal korupsi pengadaan proyek program e-KTP yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memberi dampak pada negatif pada Partai Politik yang kader dan elit Partainya terlibat, apalagi kalau sampai yang terlibat itu orang nomor satunya alias ketua umum Partai.
“Masih ingat bukan, kasus proyek fasilitas olahraga dan perkampungan atlet Hambalang yang awalnya hanya menyeret pejabat dan pegawai di Kemenpora yang kemudian menyeret ke petinggi-petinggi Partai Demokrat, mulai dari Bendahara Umum Partai Nazarudin dan Ketua Umumnya Anas Urbaningrum serta banyak lagi kader Partai Demokrat, hingga akan menyentuh putra SBY, Eddy Baskoro Yudhoyono,” ungkap Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM) Fahmi Hafel kepada Obsessionnews.com, Sabtu (11/3/2017).
“Dampaknya sangat luar biasa terhadap perolehan Partai Demokrat pada pemilu 2014 yang turun suaranya mencapai 50 persen lebih . Penurunan suara Partai Demokrat yang hanya 50 persen lebih akibat Kasus Hambalang merupakan bentuk penghakiman oleh rakyat sekalipun caleg Caleb Partai Demokrat pada saat kampanye pileg 2014 rata rata dari sisi logistik sangat berkantong tebal dan didukung oleh infrastruktur banyaknya kepala daerah dan kekuasaan yang masih dipegang oleh SBY,” tambahnya.
“Nah, lalu bagaimana dengan Golkar yang Ketua Umumnya, Setya Novanto disebut sebagai otak pengaturan korupsi proyek e-KTP dan penerima dana hasil Korupsi e-KTP yang paling besar jumlahnya bersama mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum,” ujar Fahmi Hafel.
Menurutnya, Setya Novanto akan punya kemiripan jalan hidup politiknya dengan Anas Urbaningrum yang awalnya cukup lama untuk tidak dijerat hukum dari dampak kasus Hambalang. Tidak lama setelah Nazarudin didakwa dan divonis hukuman penjara bersama Angelina sondak maka giliran Anas Urbaningrum diciduk KPK, Nah, kemungkinan sama akan terjadi terhadap Setya Novanto kalau memang KPK dan para terdakwa korupsi e-KTP divonis hukuman penjara,” tandas Direktur IDM.
“Nah, mungkin dampak korupsi e-KTP akan juga berdampak negatif pada Partai Golkar, yang secara chemistry nantinya para caleg-calegnya yang akan maju di Pileg 2019 juga berkantong dan bermodal besar dalam berkampanye serta didukung oleh kekuasaan yang dimiliki oleh Golkar dengan banyaknya kepala daerah yang diusung Golkar dan menang, Hanya bedanya, Presidennya saat ini bukan dari Golkar dan hanya Ketua DPR RI nya saat ini Setya Novanto sendiri,” paparnya.
Dari cara berpolitik dan bersikap di depan public, lanjut dia, hampir tidak ada perbedaan antara Setya Novanto dengan Anas Urbaningrum. Keduanya sangat tenang seakan-akan tidak ada masalah bagi diri mereka ketika awalnya mengenai kasus Hambalang pada Anas dan kasus e-KTP pada Setya Novanto.
Analisa tersebut, jelas Fahmi, akan membuktikan kalau para Dewan Pembina Partai Golkar dan elit Golkar di pusat dan di daerah tidak segera menonaktifkan Setya Novanto serta mempersiapkan Munaslub untuk mengganti Setya Novanto dan menunggu hingga KPK bisa membuktikan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus korupsi maka dipastikan Golkar akan dihakimi oleh masyarakat pada Pemilu 2019 akibat kasus mega korupsi e-KTP dan akan lebih berdampak pada merosotnya suara Golkar di Pemilu 2019 hingga hanya tinggal 5 persen saja.
“Karena itu, Indonesia Development Monitoring mengingatkan agar elit elit Partai Golkar di pusat dan di daerah untuk berhitung matang dengan dampak e-KTP pada suara Golkar di Pemilu 2019 nanti yang tinggal dua tahun lagi,” tandasnya. (Red)
