Minggu, 5 Desember 21

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan UPS, Ahok ‘Lepas Tangan’

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan UPS, Ahok ‘Lepas Tangan’

Jakarta, Obsessionnews – Dua anak buah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yakni Alex Usman selaku PPK Suku Dinas Pendidikan Menengah (Dikmen) Jakarta Barat dan Zainal Soleman selaku PPK Sudin Dikmen Jakarta Pusat, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri atas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat Uninterruptible Power Supply (UPS) yang menggunakan APBD 2014 di sejumlah sekolah di Jakarta.

Kepala Bagian Penerangan Umum Humas Mabes Polri Kombes Rikwanto menyampaikan, tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lain lagi pada kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat UPS tersebut.

“Dari aliran dana yang mengalir ada kemungkinan tersangka lainnya,” ujar Kombes Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/3/2015).

Selain itu, lanjut Rikwanto, penyidik juga akan memanggil pihak eksekutif (Pemprov DKI) serta pihak swasta dan legislatif untuk dimintai keterangan atas kasus tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan yang dua itu akan dipanggil pihak lain yang terkait, untuk diminta penjelasan terkait hubungannya ada antara eksekutif kemudian distributor perusahaan dan legislatif sebagai pengusul program itu masuk sehingga dana dicairkan,” katanya.

Pekan depan, kata Rikwanto, penyidik akan menjadwalkan pemanggilan terhadap dua tersangka yakni Alex Usman selaku PPK pengadaan UPS Sudin Dikmen Jakarta Barat dan Zaenal Soleman selaku PPK Pengadaan UPS Sudin Dikmen Jakarta Pusat, untuk diperiksa. “Awal pekan depan akan kita panggil dua tersangkanya,” katanya.

Rikwanto juga menuturkan dari hasil pemeriksaan terhadap dua tersangka itu, penyidik juga akan memanggil pihak-pihak terkait yang mengetahui adanya proyek pengadaan UPS itu.

Sementara itu, dua anak buahnya ditetapkan jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan UPS, Gubernur DKI Jakarta, Ahok memilih ‘lepas tangan’.  Yakni dengan tidak memberikan bantuan hukum kepada kedua anak buahnya tersebut.

Ahok mengatakan, sesuai prosedur yang berlaku, memang tidak ada bantuan hukum kepada pejabat DKI yang berstatus tersangka. “Seperti kasus Pak (Udar) Pristono nggak boleh. Saya tanya biro hukum ternyata kalau korupsi dia mesti nyari (pengacara) sendiri,” ujar Ahok di Balai Kota.

Tak hanya itu, keduanya juga bakal dicopot jabatannya, dan akan segera dicari penggantinya lewat lelang kembali. “Supaya bisa konsentrasi mengurus masalahnya,” terang Ahok.

Seperti diketahui, Bareskrim Mabes Polri mengumumkan status tersangka kepada dua pejabat DKI tersebut. Peningkatan status hukum diambil setelah penyidik merampungkan pernyataan saksi yang dilanjutkan dengan gelar perkara pada Jumat 27 Maret 2015 lalu. Keduanya dijerat pasal 2 dan atau 3 Undang-undang No. 31/1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU 20/2001 tentang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Purnomo)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.