Kembali ke Jakarta
Dan selanjutnya roda pemerintahan RI pun kembali normal hingga datangnya serbuan pasukan Belanda pada Agresi Militer II pada 19 Desember 1948, dimana seluruh pemimpin Republik ditangkap Belanda dan diasingkan ke berbagai tempat. Sehingga pemerintah Republik terpaksa membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dipimpin Mr. Sjafroedin Prawiranegara di Sumatra Barat. Ibu kota RI baru kembali ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949 dan kemudian ke Jakarta pada 17 Agustus 1950 setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) membubarkan diri dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam perkembangannya, Soekarno ternyata punya pemikiran untuk kembali memindahkan ibu kota. Kali ini pertimbangan Soekarno bukan dari faktor keamanan dan keselamatan, melainkan menunjukkan kota-kota lain yang patut dimanfaatkan sebagai ibu kota negara.
Pada waktu itu, beberapa kota direkomendasikan menjadi tujuan, salah satunya adalah Palangkaraya atau Samarinda pada 1950-an. Namun, sampai saat ini Jakarta masih menjadi lokasi yang belum tergantikan.
Soekarno menilai, tak ada kota lain yang punya identitas seperti Jakarta yang menjadi wadah tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Sebab, di Jakarta banyak kisah monumental bersejarah bangsa, perjuangan hingga berkibarnya Merah Putih. Munculnya bangunan-bangunan seperti Monumen Nasional (Monas), komplek Senayan dan Gelora Bung Karno (GBK) menjadi bukti Soekarno tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara.
Presiden Soekarno pada tahun 1950-an sudah meramalkan Jakarta akan tumbuh tak terkendali. Soekarno dulu punya mimpi memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Mengapa Palangkaraya? Ada beberapa pertimbangan Bung Karno. Pertama Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia dan letaknya di tengah-tengah gugus pulau Indonesia. Kedua menghilangkan sentralistik Jawa.
Selain itu, pembangunan di Jakarta dan Jawa adalah konsep peninggalan Belanda. Soekarno ingin membangun sebuah ibu kota dengan konsepnya sendiri. Bukan peninggalan penjajah, tapi sesuatu yang orisinil.
“Jadikanlah Kota Palangkaraya sebagai modal dan model,” ujar Soekarno saat pertama kali menancapkan tonggak pembangunan kota ini pada 17 Juli 1957.
Satu hal lagi, seperti Jakarta yang punya Ciliwung, Palangkaraya juga punya sungai Kahayan. Soekarno ingin memadukan konsep transportasi sungai dan jalan raya, seperti di negara-negara lain.
Soekarno juga ingin Kahayan secantik sungai-sungai di Eropa. Di mana warga dapat bersantai dan menikmati keindahan kota yang dialiri sungai.
“Janganlah membangun bangunan di sepanjang tepi Sungai Kahayan. Lahan di sepanjang tepi sungai tersebut, hendaknya diperuntukkan bagi taman sehingga pada malam yang terlihat hanyalah kerlap-kerlip lampu indah pada saat orang melewati sungai tersebut,” kata Soekarno.
Untuk mewujudkan ide itu Soekarno bekerjasama dengan Uni Soviet. Para insinyur dari Rusia pun didatangkan untuk membangun jalan raya di lahan gambut. Pembangunan ini berjalan dengan baik.
Tapi seiring dengan terpuruknya perekonomian Indonesia di awal 60an, pembangunan Palangkaraya terhambat. Puncaknya pasca 1965, Soekarno dilengserkan. Soeharto tak ingin melanjutkan rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan. Jawa kembali jadi sentral semua segi kehidupan.
Kini Jakarta makin semrawut, sementara pembangunan di Palangkaraya berjalan lambat. Hampir tak ada tanda kota ini pernah akan menjadi ibukota RI yang megah.
Hanya sebuah monumen berdiri menjadi pengingat Soekarno pernah punya mimpi besar memindahkan ibukota ke Palangkaraya. Tugu Soekarno itu diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 17 April 1957.
Presiden pertama RI ini sebenarnya tak berencana secara langsung memindahkan ibu kota, melainkan membagi beban Jakarta kepada kota ini. Soekarno juga ingin menampilkan wajah-wajah baru Indonesia kepada dunia.
Kalimantan juga mempunyai lokasi strategis, karena bebas dari pusat gempa. Setelah pemantapan lokasi tersebut, belum ada kelanjutan mengenai prosesi pemindahan.
Halaman selanjutnya
