Pontianak, Obsessionnews – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat koordinasi regional penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan se-Kalimantan tahun 2015, di Hotel Kini, Pontianak, pada 16 – 18 April ini.
Hadir para Kepala Daerah se-Kalimantan, Pangdam dan Kapolda se-Kalimantan, Kajakti se-Kalimantan, Ketua DPRD Kalbar dan Ketua Komisi V beserta Anggota, Anggota Forkorpimda Prov Kalbar, Para Bupati/Walikota se-Kalbar, Pimpinan SKPD terkait, kepala BPBD se-Kalimantan, serta pimpinan BKSDA Prov Kalbar beserta staf.
Menurut Wagub Kalbar, Cristiandy Sandjaya, rapat digelar sesuai Inpres No. 16/2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, untuk mengevaluasi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2014 dan upaya penaggulangan di tahun 2015.
Berdasarkan survei geospasial BNPB, jelasnya, Indeks Rawan Bencana (IRB) Provinsi Kalbar menempati urutan 24 dari 34 Provinsi di Indonesia, dan keadaan bencana ini sebagian besar tersebar di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Mempawah.
“Sebaran hotspot yang terdeteksi di wilayah Kalbar pada tahun 2014 sebanyak 5.031 titik. Hal ini sangat mengkhawatirkan, untuk itu diperlukan kerja keras semua pihak agar bisa menekan bencana kebakaran hutan dan lahan tersebut,” jelasnya kepada obsessionnews.com, Sabtu (18/4).
Banyaknya hotspot atau titik api kebakaran tersebut, menurut dia, selain faktor manusia yang melakukan pembukaan lahan pertanian atau ladang sawah secara massal, ada juga dikarenakan faktor iklim angin yang cendrung sering berubah secara cepat. “Hal ini yang mesti kita tanggap darurat secara berkenlanjutan,” tandasnya.
Selain itu, lanjutnya, empat tahun terakhir frekuensi kejadian bencana semakin meningkat, hal ini dikarenakan adanya perubahan iklim yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat di Kalbar.
“Perubahan iklim tersebut didasarkan adanya pergeseran dan perubahan musim dimana daerah tertentu musim kemarau menjadi lebih panjang dan musim penghujan menjadi lebih singkat atau sebaliknya sehingga mengakibatkan pada musim hujan terjadi bencana banjir dan pada musim kemarau terjadi kebakaran hutan dan lahan yang mengkibatkan bencana asap,” paparnya.
Untuk menekan angka bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan sampai ke titik zero, jelas dia, harus dipersiapkan banyak tenaga personalia atau perbanyak relawan. “Disamping itu penganggaran pembiayaan juga mesti mendukung, serta ditunjang dengan sistem perlengkapan dokumentasi, komunikasi informasi yang canggih,” tambahnya. (Saufi)
