Senin, 6 Juli 20

Kaleidoskop 2017: Lengsernya Setya Novanto dari Dua Posisi Strategis

Kaleidoskop 2017: Lengsernya Setya Novanto dari Dua Posisi Strategis
* Mantan Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Setya Novanto. (Foto: edwin/Obsessionnews.com)

Jakarta, Obsessionnews.com – Sepanjang 2017 ini terjadi sebuah peristiwa besar di kacah perpolitikan Indonesia. Yakni lengsernya Setya Novanto dari dua posisi strategis yaitu Ketua DPR RI dan Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar). Peristiwa ini juga sebagai puncak kegaduhan Politik di Indonesia.

Puncak dari kegaduhan kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) memaksa Novanto harus berakhir tragis.

Gimana tidak, upaya menarik ulur waktu pemeriksaan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu pun diakhiri terkapar di tiang listrik oleh Hilman, drever yang diduga mau menyelamatkan Novanto dari kejaran KPK.

Padahal Setya Novanto yang sebelumnya tergolong lihai berkelit dengan seabrak alasan kesehatan, akhirnya resmi menghuni sel di rumah tahanan (Rutan) KPK di Kompleks Gedung Merah, Kawasan Kuningan Jakarta Selatan pada Sabtu (19/11/2017).

Derita Novanto pun belum berakhir meski sudah ditahan KPK atas kasus e-KTP. Lagi-lagi Novanto harus menghadapi tuntutan para kadernya di DPR dan DPP Partai Golkar.

Meskin dalam kondisi demikian, Novanto masih dianggap kuat dalam memikul posisinya sebagai pimpinan di DPR dan Ketua Umum Golkar.

Dari balik jeruji besi KPK, pria bertubuh tambun ini mengeluarkan jurus sakti. Jurus itu bernama “Surat Penunjukan” kepada Fraksi Golkar dan pimpinan DPR pada awal Desember 2017.

Jerus Sakti Setya Novanto

Rupanya Novanto mencoba menggunakan jurus sakti guna mengamankan kursi Ketua DPR. Dua peluru sakti atas nama surat penunjukan, salah satunya berisi penunjukan Novanto terhadap sebagai Ketua DPR kepada Aziz Syamsudin agar menggantikannya sebagai Ketua DPR pasca dirinya sedang menghadapi kasus hukum oleh e-KTP.

Lagi-lagi sangat disayangkan. Strategi tersebut tak berhasil. Hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR tidak sepakat jika Aziz ditunjuk menjadi pengganti Novanto. Rapat Bamus lalu menyetujui persetujuan pengunduran diri Novanto. Hasil ini pun dibacakan lewat paripurna.

Diketahui, dalam rapat Bamus itu disepakati Wakil Ketua DPR bidang Polkam Fadli Zon sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR menggantikan Novanto. Namun, perlu dicatat, Plt tidak berlaku hingga 2019, tapi hanya sekedar mengisi posisi kosong yang ditinggalkan Novanto.

Lengser Dari Ketua Golkar

Posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar yang disandang oleh Novanto pun terpaksa terlepas dari pikulan Novanto. Hal itu disebabkan karena proses praperadilan yang gugur di persidangan materi perkara dimulai dengan pembacaan dakwaan terhadap Novanto menjadi pemicunya.

Seiring berjalannya waktu, Airlangga Hartarto pun ketiban rejeki. Dengan melakukan manuver politik pengalihan kepemimpinan Partai Golkar dari Novanto ke dirinya.

Mendapat dukungan dari 31 DPD I Golkar dan menemui Jokowi di Istana Presiden Bogor, merupakan langkah awal Airlangga menempati posisi sebagai ketua Golkar. Dan gayungpun bersambut, jalan menuju kursi Ketua Umum Partai Golkar kian mulus.

Airlangga kembali mendapat dukungan 34 DPD I serta DPD II Golkar serta sesepu partai Golkar, untuk menggelar Rapimnas dan Munaslub di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, 18-20 Desember 2017.

Pada 20 Desember 2017 Airlangga resmi dikukuhkan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2017-2019 menggantikan Setya Novanto. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.