Jakarta, Obsessionnews – Soal carut marut tata kelola minyak dan gas, rasanya Indonesia perlu lembaga sekelas Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menanganinya. Sebab, Pertamina dan Badan Pengatur Hulu Migas tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Dalam diskusi Tata Kelola Energi Era Jokowi-JK yang digelar AKTUAL FORUM di Jakarta, Minggu (31/5), disebutkan kalau Pertamina cuma mengurusi bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan kontrak kerja tahunan dan besaran anggaran. Apalagi, kuotanya juga dipatok. Sehingga, tidak keliru kalau terjadi kelangkaan di kalangan masyarakat.
Hari Purnomo, anggota Komisi VII DPR RI pada diskusi tersebut mempertanyakan sistem tata kelola migas yang tidak pernah menyinggung kontrak kerja Pertamina tersebut.
“Cuma pengadaan saja. Yang harus dikoreksi soal tata kelola sampai kedalamnya,” kata Hari.
Jadi menurut dia, kalau Indonesia benar-benar mau berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengelolaan kekayaan negara, negeri ini kudu punya sistem yang betul-betul handal dan unik. Sebab tata kelola yang diinginkan negara lain adalah menyerahkannya pada mekanisme pasar. (MBJ)
