Senin, 3 Oktober 22

Kalau Tak Ada Demo, Ahok Kemungkinan Tidak Tersangka

Kalau Tak Ada Demo, Ahok Kemungkinan Tidak Tersangka
* Demo menuntut penista agama diadili.

‎Jakarta, Obsessionnews.com – “Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya. Karena dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macem gitu lho (orang-orang tertawa-red). Itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih, saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, enggak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu.”

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak menyangka pernyataan berbau SARA yang ia ucapkan di Kepulauan Seribu 30 September 2016 lalu, akan berujung pada persoalan hukum yang menyebabkan dirinya menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama.

Masyarakat, khususnya umat Muslim, merasa tersakiti dengan ucapan Ahok yang berbicara agama memakai kitab suci Alquran untuk kepentingan politiknya sebagai calon petahana gubernur DKI. Kata-kata “Dibohongin pakai surat Al Maidah 51″ dianggap sebagai kesalahan fatal.

Tidak lama setelah Ahok melontarkan kalimat kontroversinya itu, pada 6 Oktober 2016 muncul video Ahok di Kepulauan Seribu yang diunggah oleh pemilik akun facebook bernama Buni Yani‎. Ia menyertakan tulisan “Penistaan terhadap Agama?”

Video kontroversi itu langsung begitu cepat menyebar di berbagai media sosial. Ini menjadi awal menyatunya gerakan umat Muslim di seluruh Indonesia ‎mengecam ucapan Ahok yang dinilai kasar dan melecehkan agama Islam. Gelombang protes pun menyebar dimana-mana.

Ahok akhirnya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Habib Novel Chaidir Hasan pada 7 Oktober 2016. Dalam laporan itu jelas, Ahok dinilai telah melakukan penghinaan agama di Indonesia, yang membuat masyarakat gaduh.

Meski pihak pelapor sudah menyerahkan bukti pernyataan Ahok yang jelas diduga kuat menghina Al-Quran, Polisi dinilai lamban memprosesnya. ‎Aksi Bela Islam dari berbagai ormas Islam pun digelar pada 14 Oktober 2015. Ratusan ribu masa mendatangi Kantor Balai Kota. Mereka menuntut penegakan hukum terhadap Ahok.

Aksi Bela Islam jilid I ini ternyata tidak ada tanda-tanda bahwa Ahok akan diproses secara hukum dengan adil dan tegas. Baik pihak Bareskrim maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai panglima tertinggi tidak kunjung memberikan pernyataan yang tegas terhadap kasus Ahok. Semua terkesan ngambang.

Sementara gerakan akar rumput di masyarakat semakin kuat, konsolidasi dilakukan di mana-mana, hingga akhirnya muncul kekuatan besar untuk mengadakan aksi Bela Islam jilid II yang berpusat di Jakarta. BIN dan polisi awalnya mengira demo kedua itu massanya tidak jauh berbeda dengan yang pertama.

Namun, kenyataannya aksi Bela Islam jilid II berhasil mendatangkan massa lebih dari tiga juta orang. Mereka yang ikut demo bukan hanya warga Jakarta, tapi juga masyarakat dari berbagai daerah. Aksi serupa juga dilakukan di daerah-daerah secara serentak dengan tuntutan yang sama.

Denny JA, peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut aksi Bela Islam jlid II ini sebagai people power terbesar dalam sejarah reformasi. Kekuatan aksi yang muncul dari giroh agama ternyata baru bisa membuat Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mau menyatakan sikap tegas terhadap Ahok.

‎”Bahwa proses hukum terhadap saudara Basuki Tjahaja Purnama dilakukan dengan tegas dan transparan dan juga saya tekankan bahwa saya tidak akan melindungi saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk proses hukum,” kata Jokowi usai bertemu Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir, Selasa (8/11).

‎Ada kemungkinan, bila aksi Bela Islam jilid II ini tidak terjadi maka, Ahok tidak akan menjadi tersangka atau paling tidak proses hukum terhadap Ahok akan berlangsung cukup lama. Mengapa? Karena dugaan adanya tekanan polisi dari pihak penguasa begitu terasa kuat.

“Saya memaknai polisi tidak dalam tekanan itu, fakta psikologisnya berada dalam tekanan pemerintah. Tapi tekanan psikologi dari massa juga tidak bisa dihindari dari itu. Dulu kalau nggak ada gini (demo) saya kira tidak ada respons karena kasus ini sudah lama,” ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD.

Banyak spekulasi dari pengamat yang menyatakan, proses hukum terhadap Ahok memang lamban karena ia dukung oleh partai penguasa, yakni PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar dan Hanura. Kasus hukum yang diduga melibatkan Ahok sebenarnya bukan ‎hanya penistaan agama.

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga pernah disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras dan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Namun, Ahok lolos dari kasus yang sempat diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam kesempatan bertemu Jokowi di Istana Negara bersama para ulama, Mahfud menyampaikan jangan sampai negeri ini dikorbankan, masyarakat gaduh, keributan terjadi dimana-mana hanya gara-gara satu orang bernama Ahok.

Mahfud menyatakan, proses hukum harus ditegakkan secara adil, tegas dan transparan bukan karena adanya tekanan dari para politisi atau penguasa, atau juga karena dari banyaknya tuntutan massa aksi. Tapi hukum harus dijalankan sesuai dengan koridornya.

‎Meminjam kata-kata Presiden Republik Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) “Perdamaian Tanpa Keadilan adalah Ilusi.” (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.