Kamis, 23 September 21

Kalau Setya Novanto Bohong, Harus Mundur!

Kalau Setya Novanto Bohong, Harus Mundur!

Jakarta, Obsessionnews – Tokoh senior PDI Perjuangan (PDI-P) AP Batubara yang juga Sesepuh Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI-P menyoroti kasus yang menimpa Ketua DPR RI Setya Novanto terkait dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dengan Freeport, serta beredarnya surat berisi dugaan intervensi Setya Novanto ke PT Pertamina.

AP, sapaan akrab AP Batubara menyarankan Ketua DPR laporkan ke polisi kalau tidak merasa mencatut nama Presiden dan meminta ‘jatah’ ke Pertamina. “Kalau Setya Novanto tak merasa mencatut nama Jokowi, serta minta ‘jatah’ ke Pertamina, maka dia harus melaporkannya ke polisi,” tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Rau (18/11/2015).

Menurut AP, Setya Novanto tidak boleh diam apabila hal itu mencemarkan nama baik dirinya, karena berarti fitnah. “Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Setya Novanto tak boleh diam saja kalau merasa nama baiknya dicemarkan dan difitnah,” tuturnya. “Yang tecoreng bukan lembaga DPR, tapi Setya Novanto dan Partainya, Golkar.”

Namun sebaliknya, AP juga mengingatkan secara logika apabila ternyata apa yang diucapkannya tidak benar. Yakni, ternyata dia mencatut nama Presiden dan atau intervensi Pertamina untuk meminta ‘jatah’ atau ‘komisi’. Menurutnya, kalau apa yang disampaikan Setya tidak benar, maka harus mundur dari jabatan ketua DPR.

“Logikanya, jika tidak (berani) lapor polisi, berarti benar. Kalau dia bohong, harus mundur. Kalau Ketua DPR bohong, mau dibawa kemana negara ini. Kalau tukang becak bohong, masih bisa dimaafkan. Ketua DPR itu harus jadi contoh panutan, putera terbaik bangsa,” tandasnya.

Demikian juga dugaan Setya Novanto lakukan intervensi minta ‘jatah’ ke Pertamina, AP meminta Ketua DPR harus berkata jujur. “Kalau Setya tidak merasa berbuat ya silakan lapor ke polisi supaya diusut. Kalau dia merasa namanya tercemar ya harus lapor polisi, sebab ini fitnah. Logikanya, kalau Setya benar, ya mestinya lapor polisi,” tukas AP.

Setya Novanto dan Luhut

Luhut Juga Harus Lapor Polisi
AP Batubara juga menyarankan nama-nama yang masuk di transkrip pembicaraan antara Setya Novanto, MS selaku Dirut PT Freepot Indonesia dan pengusaha Rizal Chalid, segera melaporkannya ke polisi. Selain nama Jokowi dan JK, ikut disebut juga nama Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Darmo (Dharmawan Prasojo), dan Ridwan dalam transkrip tersebut.

Menurut AP, Luhut harus melapor ke polisi atas pencemaran naik baik. “Luhut juga harus lapor polisi kalau merasa namanya dicemarkan karena namanya dicatut. Apalagi itu bidang dia sebagai Mneko Polkam. Hukum di bawah (koordinasi) dia. Jadi, Luhut pun atasnama Presiden harus bersedia diperiksa polisi (sebagai saksi untuk ungkap kasus ini) karena dia pembantu presiden,” ujar Politisi senior PDI-P ini.

Mestinya polisi harus usut kasus pencatutan nama Jokowi tanpa ada yang melapor pun? “Ya idealnya begitu. Tapi polisi kalau gak ada ongkos, tidak jalan. Jadi, siapa yang bayar ongkosnya,” jawab AP bercanda sembari tersenyum.

Selain ‘kasus’ freeport, kini juga beredar luas surat mengatasnamakan Ketua DPR, Setya Novanto, terkait masalah penyimpanan BBM Pertamina. AP Batabara meyakini, posisi Jokowi sebagai presiden akan tetap aman, kendati namanya belakangan ini terus dilemahkan.

“Saya sangat optimis posisi Jokowi sebagai presiden tetap aman. Apalagi yang mencatut namanya Setya Novanto,” ujar Penasihat Politik Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ini.

Ia menyarankan Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP, tak perlu mengurusi masalah ini. “Jokowi tak perlu turun tangan. Dia cukup memerintahkan menterinya untuk menangani masalah ini,” paparnya.

Siapa backing di belakang Setya Novanto kok berani amat? “Ah, dari dulu dia begitu kok,” jawab AP.

Tapi katanya disuruh Jokowi untuk ke Freeport? “Lha Jokowi sudah punya menteri kok, kenapa nyuruh Setya,” jawabnya pula.

Surat intervensi Pertamina yang beredar
Surat intervensi Pertamina yang beredar

Intervensi Pertamina
Sebelumnya, Ketua DPR RI Setya Novanto tengah menjadi pembicaraan hangat di media massa. Belum selesai dengan kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, Setya kembali diterpa kasus baru yakni, beredar surat berisi dugaan intervensi Setya Novanto ke PT Pertamina.

Surat yang dilayangkan dengan kop Dewan perwakilan Rakyat (DPR) RI ditujukan ke Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto tertanggal 17 Oktober 2015 itu,  Setya Novanto meminta PT Pertamina membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) pada PT Orbit Terminal Merak (OTM). Selama ini PT Pertamina menyimpan bahan bakar di perusahaan tersebut.

Dalam surat itu, Setya Novanto juga menyertakan beberapa surat lampiran. Semisal notulensi rapat negosiasi awal antara Pertamina dengan OTM, surat berisi penyesuaian kapasitas tangki timbun di PT Orbit Terminal Merak, surat review kerjasama pemanfaatan terminal BBM Merak, dan lainnya.

Keanehan dalam surat tersebut, Setya Novanto menyinggung nama Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya. Padahal saat ini Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina adalah Ahmad Bambang.

“Sesuai dengan pembicaraan terdahulu dan informasi dari bapak Hanung Budya Direktur Pemasaran dan Niaga, sekiranya kami dapat dibantu mengenai addendum perjanjian jasa penerimaan, penyimpanan dan penyerahan Bahan Bakar Minyak di Terminal Bahan Bakar Minyak antara PT pertamina (Persero) dengan PT Orbit Terminal Merak yang sudah bapak terima beberapa minggu lalu,” tulis surat dengan kop tertulis Ketua DPR Setya Novanto, Rabu (18/11).

Saat dikonfirmasi, VP Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro mengaku tidak tahu soal adanya surat dari Setya Novanto yang ditujukan ke Dirut Pertamina Dwi Soetjipto. “Saya tidak pernah lihat suratnya, saya enggak tahu isinya seperti apa,” ujar Wianda.

Dia mengaku tidak mengetahui perihal PT Orbit Terminal Merak (OTM) karena selama ini sistem penyimpanan dan distribusi BBM dilakukan secara mandiri oleh Pertamina, tanpa melibatkan pihak lain. Terminal penyimpanan di Merak, kata dia, juga milik Pertamina.

“Kita tidak ada penyimpanan (storage) dengan pihak lain. Kita tidak ada kerja sama dengan pihak lain. Semua dengan jalur distribusi Pertamina,” jelasnya. (Ars)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.