Senin, 27 September 21

Kalau Pimpinan KPK Cari Aman, Tak Akan Dikriminalisasi

Kalau Pimpinan KPK Cari Aman, Tak Akan Dikriminalisasi

Jakarta, Obsessionnews – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad mengatakan, kriminalisasi terhadap pimpinan KPK akan tetap terus ada dari masa ke masa. Sebab, menjadi pimpinan KPK harus berani melawan pejabat negara yang korup, dan banyak musuhnya.

Abraham pun mengajak kepada masyarakat untuk tidak takut mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan KPK. Menurutnya, untuk bekerja di KPK memang dibutuhkan orang-orang berani mengambil resiko. Namun, mereka juga orang yang berintegritas, dan memiliki semangat yang tinggi.

Kecuali, lanjut Abraham, kalau pimpinan KPK mau cari aman untuk kepentingan sendiri, maka tidak akan dikriminalisasi.
“Kalau pimpinannya adem ayem, tidak akan dikriminalisasi,” ujar Abraham di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2015).

Selain itu, Tim Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK juga diminta oleh Abraham untuk tidak pesimis mencari orang-orang yang progresif memberantas korupsi. Abraham yakin, masih ada orang berani, dan jujur untuk dijadikan sebagai pimpinan KPK selanjutnya.

Sebelumnya, juru bicara KPK Betti S Alisjahbana mengatakan, pihaknya merasa kesulitan untuk mencai calon pimpinan KPK. Sebab, mereka takut dikrimninalisasi jika terpilih sebagai pimpinan KPK dengan adanya konflik KPK Vs Polri, yang berujung pada penetapan tersangka dua pimpinan KPK.

Padahal menurut Betti, sebenarnya banyak calon pimpinan KPK yang potensial. Bahkan, guna bisa menemukan calon yang terbaik, Pansel melakukan pendekatan dengan Ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul‎ Ulama (NU) untuk ikut mengusulkan nama-nama calon pimpinan KPK.

‎Pendaftaran calon pimpinan KPK dimulai 5-24 Juni 2015. Setelah itu, pansel akan memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan masukan atas nama-nama pendaftar pada 27 Juni-26 Juli 2015.

Pansel lalu menyeleksi nama-nama itu dengan tes pembuatan makalah hingga tes wawancara sebelum memilih delapan nama calon yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015. Selanjutnya nama yang terpilih akan diserahkan ke DPR untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.