Jumat, 7 Oktober 22

Kalau Diminta, Demokrat Siap Beri Masukan ke Jokowi

Kalau Diminta, Demokrat Siap Beri Masukan ke Jokowi

Jakarta – Pengurus DPP Partai Demokrat menggelar jumpa pres di ruang Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Senin (26/1/2015) untuk menanggapi dinamika politik nasional dengan adanya perseturuan antara dua lembaga penegakan hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri.

Sikap Partai Demokrat yang disampaikan oleh Ketua Harianya Syarif Hasan mengatakan, bahwa partai tidak dalam dalam posisi sebagai partai pendukung maupun partai oposisi melainkan sebagai partai penyeimbang. ‎Karena itu, Demokrat tidak bisa memberikan solusi kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus tersebut kecuali diminta oleh pemerintah.

“Kalau diminta Partai Demokrat pasti akan menyampaikan beberapa alternatif atau solusi kepada Presiden,” ujar Syarif.

‎Hanya saja, Demokrat meminta agar Presiden segera melakukan tindakan yang cepat dan tepat untuk menyelesaikan konflik. Sebab jika tidak, kasus ini akan membawa dampak pada stabilitas ekonomi ataupun politik nasional. Karena itu penangananaya harus dilakukan sebaik mungkin dengan tetap menjaga keutuhan Polri dan KPK.

Mantan Menteri ‎Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah itu mengatakan, bahwa langkah yang sudah diambil Presiden Jokowi untuk membentuk Tim 7 untuk menanggapi kasus ini juga dianggap sudah tepat. Cara ini lanjut Syarif, pernah juga dilakukan oleh Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada saat terjadi ketegangan antara Polri dan KPK.

‎”Tim 7 saya kira bagus mudah-mudahan tidak akan berlangsung lama, karena nanti takut menganggu stabilitas ekonomi dan politik,” terangnya.

Syarif mengklaim selama 10 tahun menjadi partai pemenang pemilu, De‎mokrat sudah terbiasa menghadapi masalah-masalah sulit di negeri. Namun, berkat kemampuan dan kesiapan Presiden SBY, sedikit banyak masalah yang menyangkut dengan keutuhan negara bisa teratasi dengan baik. Terlebih menyangkut kisruh antara KPK dan Polri.

“Dulu kita sudah terbiasa menghadapi masalah-masalah sulit, jadi pemecahan solusinya kita sudah siap,” jelasnya.

Diketahui, Presiden sudah membentuk Tim 7 yang beranggotakan mantan Wakapolri Komjen Polisi (Purn) Oegroseno. ‎mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jumly Asshiddiqie‎ mantan Wakil KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, Guru besar hubungan internasional Hikmahanto Juwono, dan tokoh Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, serta pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar.

Tim 7 ini dibentuk  memberikan masukan kepada Presiden Jokowi terkait kasus ini, dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber. Informasi yang akan disampaikan kepada Presiden merupakan hasil musyawarah tim. Sehingga sudah dilakukan melalui pertimbangan yang matang. (Albar)

Related posts