Selasa, 22 September 20

Kalau Diisi Parpol, Apa Bedanya DPD dengan DPR?

Kalau Diisi Parpol, Apa Bedanya DPD dengan DPR?
* Refly Harun. (Foto Twitter @ReflyHz)

Jakarta, Obsessionnews.com – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, dikabulkannya permohonan Oesman Sapta atau OSO sebagai calon anggota DPD oleh Mahkmah Agung (MA) menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan DPD ke depan. Sebab, DPD sudah kehilangan khittahnya.

DPD kata dia, harus kembali ke ruh awal dengan diisi oleh orang-orang non parpol atau perseorangan. Jika DPD diisi dengan kader parpol, maka DPD menjadi tidak ada bedanya dengan DPR. DPD kata dia menjadi tidak ada gunanya.

“Kalau perwakilan DPD sama dengan perwakilan partai politik buat apa jadinya, untuk apa dihadirkan DPD karena sama (DPR) yang enggak ada gunanya dan DPD harus berbeda,” ujar Refly saat dihubungi, Jumat (2/11/2018).

Menurutnya DPD mestinya jadi penyeimbang dari kekuatan politik DPR, bukan malah sebaliknya mengekor ke DPR. Refly heran elit DPD justru menjadi Ketua Parpol dan menjadi tim kampanye Presiden. Hampir tidak ada bedanya dengan DPR.

“Menurut saya DPD harus punya sikap, bukan orang-orang yang “ngekor” presiden malah jadi tim kampanye ke mana-mana kan aneh jadinya,” ujar Refly.

Lebih lanjut, Refly juga memandang, putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus partai politik mencalonkan diri menjadi anggota DPD sebagai upaya mengembalikan tujuan awal lembaga negara itu.

Putusan itu, menurut Refly, dapat dilihat sebagai ikhtiar untuk mengembalikan semangat awal didirikannya DPD, yakni, untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Namun, Refly menyanyangkan sejumlah pengurus partai politik yang akan kembali maju sebagai anggota DPD pada Pemilu 2019.

“Kalau sekarang kembali ketika mereka maju sebagai calon independen (DPD) masyarakat tahu mereka adalah orang-orang yang berada di luar struktur parpol ‘eh tiba-tiba berbondong-bondong masuk parpol tertentu’ menurut saya mengecilkan arti DPD jadinya,” ujar Refly.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada 23 Juli lalu menyatakan, melarang pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

KPU melarang anggota parpol mencalonkan diri sebagai anggota DPD melalui peraturan KPU merujuk putusan MK. Namun, pihak OSO tidak terima dan mengajukan permohonan uji materi ke MA hingga akhirnya dikabulkan. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.