Kamis, 23 September 21

Kalau Cuma Rugi dan Jadi Bancakan, Hapus Saja PMN ke BUMN

Kalau Cuma Rugi dan Jadi Bancakan, Hapus Saja PMN ke BUMN

Jakarta, Obsessionnews – Sejak Joko Widodo jadi Presiden, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpesta-pora hingga akhirnya jadi arena bancakan para penyamun, sebab selalu mendapat suntikan modal puluhan triliun tiap tahun. Ini jelas berbeda dengan era kepemimpinan SBY.

Era ini paling kelihatan perubahan dalam hal kebijakan anggaran termasuk mahalnya alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN. Tahun 2016 nanti, modal yang disuntik pemerintah kepada mencapai Rp39,5 triliun.

“Ini menandakan bahwa BUMN zaman Jokowi berpesta-pora dapat menikmati dana segar tanpa perlu bekerja keras,” kata Ucok Sky Khadafi, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) kepada obsessionnews.com melalu pesan singkat, Rabu (11/11).

Ucok lantas membandingkan era saat ini dengan zaman SBY. Saat itu, BUMN kata dia, kudu gigit jari karena tak selalu menerima PMN.

Tahun 2010 hingga 2014, PMN yang diberikan cuma Rp24,2 triliun. Namun saat Presiden berganti dan jabatan Menteri BUMN dipegang Rini Soemarno, tahun 2015, alokasi PMN mencapai Rp64,88 triliun. Sedangkan di tahun 2016 nanti, ditambah lagi sebanyak Rp39,4 triliun.

“Jadi zaman Jokowi, selama dua tahun saja, dari 2015 – 2016, alokasi PMN bisa mencapai Rp104.2 triliun. Ini kebijakan edan dan paling-paling yang menikmati bukan rakyat,” jelas Ucok.

Kemurahan hati Presiden Jokowi dalam menyuntik PMN kepada BUMN, salah alamat sebab tak mempedulikan perusahaan-perusahaan milik negara yang justru menjadi arena bancakan partai politik. Dampaknya, badan usaha kerap merugi, keuntungan selalu minim, dan aset-aset sering dijual pemerintah.

Tugas BUMN dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada masyarakat pun selalu diselewengkan. Misalnya saja di Badan Urusan Logistik (Bulog). Pada 2015, lembaga ini mendapat PMN sebanyak Rp3 triliun. Kemudian tahun 2016 nanti, ditambah Rp3 triliun lagi.

Jika ditilik dari beras yang sampai ke tangan masyarakat, Ucok bilang kerja Bulog terkait pelayanannya tidak ikhlas. Sebab berasnya berkualitas buruk bahkan berbau.

Sebelum memberi restu atas PMN kepada BUMN, Ucok mendesak DPR meminta laporan keuangan serta hasil audit. Sebab kalau tiap tahun justru merugi, tak usah menggelontorkan suntikan dana dan lebih baik melakukan pemotongan atau menghapus PMN kepada 24 perusahaan plat merah.

“Kalau alasan untuk program kedaulatan pangan, atau kemandirian ekonomi nasional, lebih baik yang mengerjakan bukan BUMN tetapi lebih cocok kementerian teknis saja,” tutup Ucok. (Mahbub Junaidi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.