Senin, 25 Oktober 21

Kalah di PN, Kubu Agung Tetap PD Ikut Pilkada

Kalah di PN, Kubu Agung Tetap PD Ikut Pilkada

Jakarta, Obsessionnews – Partai Golkar kubu Agung Laksono tetap yakin‎, pihaknya tetap dibolehkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, meski Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengabulkan gugatan yang diajukan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie.

Pasalnya, Ketua DPP Golkar kubu Agung, Lawrence Siburian mengatakan, dalam Islah terbatas dengan kubu Aburizal ‎telah disepakati bahwa kedua kubu akan mengusung satu calon yang sama. Kemudian, mekanisme pencalonan kepala daerah bagi partai yang berkonflik juga sudah dimasukan di Paraturan KPU.

“Jadi enggak ada hubungan antara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Pilkad‎a,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (24/7/2015).

Telebih kata dia, dua kubu sudah melakukan survei untuk menjaring calon kepala daerah yang potensial untuk dicalonkan melalui Partai Golkar. Ia mengungkapkan, dalam waktu dekat ini kedua kubu akan segera menentukan siapa yang akan dicalonkan sebagai kepala daerah.

“Kita 70 persen calonya sudah sama,” ungkapnya.
Diketahui, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diketuai Lilik Mulyadi mengabulkan gugatan permohonan yang diajukan oleh Partai Golkar versi Munas Bali di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie terkait konflik dualisme kepengurusan Partai Golkar.

Hakim memutuskan, bahwa Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol yang dipimpin oleh Agung Laksono tidak berlaku, atau dibatalkan demi hukum.

Hakim menilai, pelaksanaan Munas Ancol tidak sesuai dengan dilakukan tidak sesuai dengan administrasi dan ketentuan AD/ART partai. Karena itu, apapun keputusan atau kebijakan yang diambil dari Munas dianggap tidak sah.

Sedangkan, untuk Munas Bali hakim menilai, ‎pelaksanaannya sudah sesuai dengan administrasi dan AD/ART partai. Demikian juga memangnya Aburizal sebagai ketua umum dalam Munas tersebut juga dianggap tidak bertentangan dengan hukum.

“Maka kepengurusan Munas XI Partai Golkar di Bali untuk periode 2014-2019 adalah sah. Para penggugat memiliki legal standing,” kata Lilik.
‎Meski kubu Aburizal menang di PN Jakut. Namun, sebelumnya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) kubu Agung Laksono menang dari Aburizal Bakrie, setelah Aburizal gugatanya diterima di Pengadilan Tata Usana Negara (PTUN). Polemik ini masih berlanjut, karena kubu Aburizal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. (Albar).

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.