Sabtu, 26 September 20

Kajian NSEAS: Ahok Tak Becus Urus Kelautan dan Perikanan

Kajian NSEAS: Ahok Tak Becus Urus Kelautan dan Perikanan
* Sejumlah nelayan dan aktivis organisasi kemasyarakatan (ormas) berunjuk rasa menolak reklamasi Teluk Jakarta di Lapangan sepak bola Muara Angke, Jakarta, Rabu (2/25/2015). (Foto: Edwin B/Obsessionnews.com)

Jakarta, Obsessionnews.com –  Kelautan dan perikanan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Walau urusan kelautan dan perikanan bukan isu strategis pembangunan DKI, namun  tetap menjadi penting karena banyak rumah tangga (RT) warga  yang sangat bergantung pada kelautan dan perikanan  dan juga terkait  peningkatan dan pertumbuhan ekonomi.

Kajian Network for South East Asian Studies (NSEAS) menyebutkan bidang kelautan dan perikanan ini sungguh tragis dengan kasus terganggu dan  hilangnya sumber mata pencaharian sekitar 16.000 nelayan. Mengapa? Karena  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja  Purnama atau Ahok secara sepihak mengizinkan pembangunan pulau palsu atau reklamasi di Teluk Jakarta yang merupakan area kegiatan tangkap ikan nelayan. Diperkirakan sekitar 200.000 jiwa terkena dampak negatif baik primer maupun sekunder.

Peneliti senior Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap.

Peneliti  senior  NSEAS  Muchtar Effendi  Harahap melalui keterangan tertulis kepada Obsessionnews.com, Minggu (26/3/2017),  menjelaskan kajian  NSEAS ini membatasi ruang lingkup dua kelompok standar kriteria penilaian.  Kelompok pertama, jumlah anggaran alokasi APBD  urusan kelautan dan perikanan  yang mampu diserap Pemprov DKI tahun 2013, 2014 dan 2015. Untuk tahun 2016 belum bisa dinilai karena belum resmi ada laporan pertanggungjawaban Gubernur Ahok ke DPRD.

Kelompok kedua, mencakup tiga parameter, yakni  pertama, jumlah produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan ikan hias. Kedua, volume ekspor hasil perikanan. Ketiga, volume produk olahan hasil perikanan.

Penyerapan APBD

Untuk urusan kelautan dan perikanan  Pemprov DKI  pada tahun 2013 di bawah kepemimpinan Jokowi anggaran  dialokasikan di dalam APBD sekitar Rp 423, 2 miliar. Kemampuan Jokowi menyerap anggaran tersebut hanya Rp 379,4 miliar atau  89, 67%.

“Angka penyerapan anggaran 89, 67% ini  relatif tinggi,  tetapi masih  di bawah target capaian 100 % dan tergolong buruk,” tegas Muchtar.

Pada tahun 2014 Pemprov DKI di bawah kekuasaan Ahok  alokasi  APBD urusan kelautan dan perikanan sebesar Rp 237,4 miliar. Jumlah anggaran ini jauh di bawah 2013. Namun, Muchtar menilai Ahok tak mampu menyerap 100% dari total anggaran ini. Yang terserap hanya   Rp 191, 6  miliar atau 80,69%.

“Angka 80,69% ini menunjukkan kondisi kinerja Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok lebih rendah ketimbang Jokowi, dan tergolong  lebih buruk,” tandas mantan aktivis mahasiswa 1977-1978 ini.

Pada tahun 2015 Pemprov DKI masih di era Ahok, alokasi APBD urusan kelautan dan  perikanan sebesar Rp 608,7 miliar. Jumlah ini jauh lebih besar ketimbang tahun sebelumnya.  Yang terserap Rp  459, 1 miliar atau  75,41%.

“Angka 75,41% ini menunjukkan kondisi kinerja Ahok tahun 2015 semakin merosot dan tergolong lebih buruk. Kian lama kian memburuk dan merugi di bawah kepemimpinan Ahok,” ujar Muchtar.

Menurutnya, rata-rata kemampuan Pemprov DKI menyerap anggaran APBD urusan kelautan dan perikanan tiap tahun sekitar  mendekati   80% lebih  atau tergolong buruk. Pemrov DKI dinilai tak mampu dan gagal mengurus kelautan dan perikanan sebagai urusan pemerintahan.

Jumlah Produksi

Parameter untuk mengukur prestasi atau kegagalan Pemprov DKI menguru bidang kelautan dan perikanan, yakni jumlah perikanan budidaya, perikanan tangkap, ikan hias. Pada 2012 era Fauzi Bowo alias Foke kondisi kinerja parameter ini tercatat 226.004 ton dan 21.054.457 ekor ikan mas.

Pada 2013 Pemprov DKI era Jokowi target capaian jumlah produksi 232.784 ton dan 22.528.268 ekor ikan mas. Hasil pelaksanaan kegiatan urusan ini produksi perikanan budidaya pada 2013  yakni  4.710,79 ton. Sementara jumlah produksi perikanan tangkap tercapai 203.102,91 ton.

“Prinsipnya Pemprov DKI tak mampu dan gagal mencapai target. Hanya mampu mencapai sekitar 50 % dan tergolong sangat buruk,” kritik Muchtar.

Pada  2014 Pemprov DKI era Ahok target capaian parameter ini 239.767 ton ikan tangkap  dan 24.105.248 ekor ikan mas.

Capaian Pemprov DKI dalam hal perikanan tangkap 258.025 ton. Jumlah ikan hias 17.661.943 ekor. Untuk ikan tangkap Pemprov DKI berhasil mencapai lebih banyak ketimbang target kecapaian, yakni di atas 100 %. Tetapi, untuk ikan hias tidak mencapai target, hanya mampu sekitar 70%.

Pada 2015 masih era Ahok target capaian 246.960 ton dan 25.792.615 ekor ikan mas. Capaian kegiatan produksi perikanan budidaya tahun 2015 berupa  ikan hasil tangkap  213.614,83 ton.

“Pemprov DKI tak mampu dan gagal mencapai target capaian. Hanya mampu  sekitar 80 %  dan tergolong buruk,” cetus Muchtar.

Produksi ikan hasil budidaya tahun 2015 sebesar 7. 959,32 ton. Sedangkan   ikan hias mencapai 17.661.943 ekor.

“Hal ini menunjukkan Pemprov DKI tak mampu dan gagal mencapai target. Hanya mampu sekitar 60 % dan kondisi kinerja lebih buruk,” kecam alumnus Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1986 ini.

Sedangkan target  capaian tahun-tahun berikutnya adalah 254.369 ton dan 27.598.098 ekor ikan mas (2016) dan 262.000 ton dan 29.529.965 ekor ikan mas  (2017). Namun untuk tahun-tahun belum bisa dinilai.

“Dari parameter jumlah produksi jelas kondisi kinerja Pemprov DKI tergolong buruk jika tidak boleh dikatakan lebih buruk. Secara keseluruhan tak mampu dan gagal mencapai target diharapkan,” tandasnya.

Volume Ekspor

Volume ekspor hasil perikanan pada 2012 era Foke sebanyak 60.518,7 ton. Untuk tahun 2013 ditargetkan capaian volume ekspor sebesar 66.619 ton.  Pemprov DKI mampu mencapai  volume ekspor sebesar 207.813,70 ton.

“Angka ini menunjukkan sangat bagus,” puji Muchtar.

Namun sangat berbeda saat Ahok berkuasa pada 2014.  Tahun 2014 target capaian parameter volume ekspor perikanan yakni 73.280 ton. Sedangkan Pemprov DKI hanya mampu mengekspor hasil  perikanan 58.000 ton. Pemprov DKI tak mampu dan gagal mencapai target 100 %, hanya sekitar 80 %.

Untuk tahun 2015 target capaian  ekspor sebanyak 80.306 ton. Namun, data atau informasi ttg ekspor ikan tidak terdapat di dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI tahun 2015. Muchtar menduga Ahok mengalami kegagalan berat sehingga tidak melaporkan.

Untuk tahun 2016 target capaian parameter volume ekspor perikanan sebesar 88.668 ton dan tahun 2017 sebesar 97.534 ton.

Volume  Produk Olahan

Pada 2012 era Foke kondisi volume produk olahan hasil perikanan  sebesar 6.907 ton.

Tahun 2013 era Jokowi target capaian 6.976 ton.  Namun, data atau informasi tentang tentang produk olahan tidak tersedia  di dalam LKPJ Gubernur DKI 2013. Muchtar menduga Jokowi mengalami kegagalanehingga tidak melaporkan hal itu.

Target capaian 2014 yakni 7.045 ton. Hasil kegiatan urusan kelautan dan perikanan tahun ini berhasil mencapai volume produk olahan hasil perikanan sesuai target.

Target capaian 2015 yakni 7.116 ton. Namun, data atau informasi tentang produk olahan tidak terdapat di dalam LKPJ Gubernur DKI 2015.

Selanjutnya untuk 2016 dan 2017 target kecapaian masing-masing 7.187 ton dan 7.259  ton. Total capaian akhir periode Pemprov DKI 2013-2017 sebanyak 42.490 ton. NSEAS tidak melakukan penilaian untuk tahun 2016 dan 2017.

Gubernur Alternatif

NSEAS menyimpulkan Ahok tak becus mengurus kelautan dan perikanan. Jika dia meneruskan jabatan gubernur, diprediksikan kondisi kelautan dan perikanan, termasuk rakyat nelayan DKI, merugi terus.

“Dibutuhkan gubernur alternatif yang berpikir dan bertindak rasional demi kemajuan DKI.

Seperti diketahui duet Jokowi-Ahok tampil sebagai pemenang Pilkada DKI 2012 untuk periode 2012-2017. Namun belum selesai menjalankan tugasnya, Jokowi mau di Pilpres 2014. Secara mengejutkan mantan Wali Kota Solo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) tersebut mengalahkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR pada 20 Oktober 2014. Selanjutnya kursi Gubernur DKI yang ditinggalkan Jokowi diduduki Ahok. Ahok dilantik sebagai Gubernur DKI oleh Presiden Jokowi pada 19 November.

Pada Pilkada serentak 2017 PDI-P, Golkar, Nasdem, dan Hanura mengusung Ahok yang berpasangan dengan Wagub petahana DKI, Djarot Saiful Hidayat. Mereka bertarung melawan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Agus-Sylvi diusung Partai Demokrat, PPP, PKS, dan PKB. Sedangkan Anies-Sandi diusung Partai Gerindra dan PKS.

Pilkada digelar pada 15 Februari lalu. Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta (KPU DKI)  Senin (27/2) mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, yakni Agus-Sylvi memperoleh  937.955 suara atau 17,05 persen, Ahok-Djarot 2.364.577 ( 42,99 persen), dan Anies-Sandi  2.197.333 ( 39,95 persen).

Ketiga pasangan calon (paslon) tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 50 persen sebagai persyaratan untuk ditetapkan sebagai gubernur dan wagub sebagaimana ditetapkan dalam UU 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu pada rapat pleno Sabtu (4/3) KPU DKI memutuskan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi maju di putaran kedua pada 19 April mendatang. (arh)

TEMPO Ungkap Ahok Terima Uang e-KTP

Kasus e-KTP , Nama Ahok Ada di Nomor 30

Ahok Tak Peduli Nasib Petani dan Nelayan

Para Mujahid Tuntut Ahok Dijebloskan ke Penjara dan Dipecat

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.