Imar
Jakarta-Perkembangan industri hijau di Indonesia masih memerlukan banyak dukungan dari berbagai pihak. Pasalnya, penerapan konsep industri hijau baru diterapkan oleh sebagaian kecil pelaku industri sementara dukungan regulasi yang dibutuhkan belum menyentuh ranah pengelolaan industri yang mengedepankan daya dukung lingkungan untuk keberlangsungan usaha.
Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, di
tengah-tengah semua keterbatasan dalam produksi para pelaku usaha harus peka terhadap isu-isu lingkungan karena menjalankan bisnis tidak hanya semata untuk jangka pendek saja, melainkan jangka waktu yang panjang dan
berkelanjutan.
“Business itu harus cermat karena berkenaan dengan keberlanjutan usaha,” ungkap dia di Jakarta (7/5/2013).
Menurut Suryo, para pelaku industri seringkali kesulitan untuk membuang
limbah-limbah berbahaya setelah proses produksi. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau pemerintah untuk bisa mempermudah perijinan bagi pengusaha yang mengembangkan industri yang khusus mengelola limbah-limbah berbahaya.
“Kemudahan perijinan diperlukan, karena sebenarnya investasi untuk industri semacam ini relatif besar”.
Selain ijin yang mudah, lanjut dia, aturannya pun harus jelas. Hal ini
penting agar pelaku industri pengelolaan limbah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.
“Kita harapkan industri pengelola limbah tidak hanya ada di Jakarta saja, tetapi di daerah industri lainnya seperti di kota-kota yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur agar tidak membutuhkan biaya yang tinggi untuk mengirimkan limbah-limbah dari Industri” kata Suryo.
Kebutuhan seperti itu, lanjut dia, harus diperhatikan oleh pemerintah
terkait seperti BKPM yang bisa menerbitkan peraturan khusus, terlebih lagi dengan memberikan insentif jika memang diperlukan. (rud)
