Selasa, 18 Juni 19

Kader PPP se-Indonesia Harus Tuntut Romy dan Djan Mundur

Kader PPP se-Indonesia Harus Tuntut Romy dan Djan Mundur
* Pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS),Muchtar Effendi Harahap.

Jakarta, Obsessionnews.com – Pertikaian di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlangsung sejak 2014 hingga kini belum ada tanda-tanda meredup. PPP terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu Romahurmuziy (Romy) dan kubu Djan Faridz. Konflik di Partai Kakbah ini terjadi sejak kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Suryadharma Ali (SDA).

Apa saja yang harus dilakukan kader-kader PPP untuk mengatasi prahara di partai yang didirikan oleh para ulama itu? Obsessionnews.com mewawancarai pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap di Jakarta, Rabu (3/5/2017). Berikut petikan wawancara dengan alumnus Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1986 ini:

Pasca Pilpres 2014 PPP terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu Romy dan kubu Djan Faridz. Sampai sekarang pertikaian di tubuh PPP masih berlangsung.  Menurut Anda apa saja upaya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kemelut di PPP, agar PPP bersatu kembali?

Harus ada gerakan masal kader PPP seluruh Indonesia menuntut agar Romy dan Djan mundur dari masing-masing jabatan Ketum. Mereka menyerahkan kepada pemilik PPP, yakni anggota dan kader PPP seluruh Indonesia. Kedaulatan PPP ada pada anggota dan kader PPP seluruh Indonesia.

Bagaimana Anda melihat peranan pemerintah dalam perpecahan di PPP ini?

Faktor dominan perpecahan atau konflik manifes PPP sejak era Orde Baru adalah rezim kekuasaan. Jika pada era Orde Baru, rezim betul-betul mengurus PPP dengan politik kekerasan, sehingga dikuasai satu kubu pro kepentingan kekuasaan rezim. Pada era Orde Reformasi, rezim kekuasaan melakukan intervensi terhadap dinamika perebutan kekuasaan internal, tetapi tidak mampu total menundukkan kubu pro kepentingan rezim. Era Orde Reformasi tidak semudah era Orde Baru untuk mengintervensi dan menguasai PPP. Target buat pelemahan dan konflik manifes PPP berhasil, tetapi tak mampu menguasai massa anggota dan kader PPP.

Keputusan Romy dan Djan mendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017, merupakan bukti massa anggota tidak bisa dimanfaatkan rezim kekuasaan untuk memberi suara kepada Ahok. Intinya, rezim kekuasaan gagal menguasai total PPP.

PPP dukung Ahok itu suatu kecelakaan terencana. Secara moralitas politik PPP tentu bertentangan. Kasus ini menunjukkan kepemimpinan PPP semakin irasional dalam perspektif kelembagaan modern, yakni keputusan strategis PPP ditentukan secara personal, bukan kolektif kelembagaan. Kasus PPP dukung Ahok bisa bukti bahwa PPP kini telah menjadi parpol berdasarkan personal seperti kebanyakan parpol lain.

Menurut Anda sampai kapan perpecahan di PPP ini akan terus berlangsung?

Perpecahan ini berakhir jika rezim kekuasaan Jokowi dukungan kelompok PDI-P dan Neo Nasakom berakhir melalui Pilpres 2019 mendatang.

Menurut Anda siapa sebenarnya yang sah menjadi Ketum? Romy atau Djan Faridz?

Menurut saya yang sah itu secara regulasi adalah SDA, bukan Romy atau Djan.

Pada tanggal 21-22 Mei di Jakarta akan digelar Munas Ulama yang antara lain membahas masalah PPP. Bagaimana pendapat Anda tentang Munas Ulama tersebut?

Munas Ulama bisa saja memutuskan siapa ketua baru PPP. Tetapi, keputusan itu berlaku untuk intern PPP. Sementara hubungan PPP versi Munas Ulama ini dan negara tetap ditentukan oleh rezim Jokowi. Maksudnya, PPP yang merupakan peserta Pemilu 2019 adalah pimpinan PPP yang dilegalisir  oleh Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu, Munas Ulama harus berhasil membuat komitmen dukungan dari rezim Jokowi terhadap hasil keputusan Munas. Yang penting tidak Romy dan tidak Djan, karena mereka mendukung Ahok penista Islam dalam Pilkada 2017.

Ada wacana Muktamar Luar Biasa untuk mengatasi dualisme kepemimpinan di PPP. Bagaimana pendapat Anda?

Muktamar Luar Biasa akan berhasil pada dasarnya jika rezim Jokowi tidak melakukan intervensi dan bebas politik uang.

Bagaimana peluang PPP pada Pemilu 2019?

PPP ini sejak era Orde Baru memiliki konstituen fanatik atau tetap. Namun, di era reformasi bermunculan parpol Islam atau berbasis umat Islam sehingga konstituen PPP berkurang. Saya  menilai konflik elite PPP di Jakarta tidak punya dampak negatif pada jumlah konstituen PPP pada Pemilu mendatang. Cuma sayang dari segi kelembagaan PPP belum bisa memperkuat diri, terutama komponen SDM/personil.

Siapa yang akan diusung PPP pada Pilpres 2019?

Saya memperkirakan PPP tidak akan mendukung Jokowi karena politik luar negeri Jokowi condong ke negara Cina yang komunis. Sangat mungkin PPP atau massa PPP akan memilih capres yang tidak condong ke negara Cina, tetapi ke Barat.

PPP merupakan fusi dari empat parpol pada tahun 1973. Keempat parpol tersebut  Partai  NU, Parmusi, PERTI, dan PSII.  Apa alasan pemerintah menggabung keempat kekuatan parpol Islam tersebut menjadi PPP?

Saat itu rezim Orde Baru memiliki strategi politik pengendalian kekuatan-kekuatan politik dengan cara penggabungan lembaga dan peninggalan azas. Strategi ini semata-mata untuk melanggengkan kekuasaan rezim Soeharto yang mencakup militer dan Golkar.

Bagaimana secara garis besar perjuangan ulama dan umat Islam dalam berjuang di PPP di masa Orde Baru dan Orde Reformasi?

Pada era Orde Baru kalangan ulama dipinggirkan dari PPP. Rezim mendukung kalangan politisi untuk pimpin PPP.

Di era Reformasi kalangan ulama punya kebebasan untuk berkiprah di PPP. Namun, fenomena politik kartel kehidupan kepartaian menyebabkan kalangan ulama terpinggirkan, tak sanggup mengikuti persaingan traksaksional tanpa ideologis. (arh)

Baca Juga:

Anwar Sanusi: Selamatkan PPP, Kembali ke Khittah 1973

Sejumlah Tokoh dan Ulama PPP Bentuk Majelis Penyelamat Partai

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.