Minggu, 3 Maret 24

Kacau! Empat Hakim Beda Putusan Mahkamah Partai Golkar

Kacau! Empat Hakim Beda Putusan Mahkamah Partai Golkar

Jakarta, Obsessionnews – Hakim Mahkamah Partai Golkar telah mengeluarkan Keputusan terkait dualisme kepengurusan di internal Partai Golkar. Namun, empat hakim Mahkamah Partai mengeluarkan keputusan yang berbeda.

“Terdapat pendapat berbeda dalam majelis, sehingga tidak mencapai kesatuan pendapat soal keabsahan kedua Munas,” ujar Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi dalam sidang pembacaan putusan, di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (3/3/2015).

Disampaikan Muladi, dua hakim yakni dia sendiri dan HAS Natabaya berpendapat, kubu Aburizal Bakrie (Ical) telah melayangkan proses Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka hal itu dianggap kubu Ical tengah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut tanpa melalui Mahkamah Partai. Oleh karena itu, dia dan Natabaya memutuskan agar siapapun pemenang dalam proses peradilan itu untuk menghindari mengambil seluruh struktur kepengurusan, merehabilitasi yang mengalami pemecatan, mengapresiasi yang kalah dalam kepengurusan.

“Sedangkan pihak yang kalah dalam pengadilan diminta berjanji tidak membentuk partai baru,” katanya.

Sementara itu, dua hakim lain yakni Djasri Marin dan Andi Mattalatta memutuskan mengesahkan hasil Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono. Dasar pertimbangan Djasri Marin dan Andi Mattalatta yakni bahwa Munas Bali yang diselenggarakan kubu Aburizal dirasa tidak transparan, tidak demokratis, dan tidak aspiratif. Sementara kubu Munas Jakarta dipandang berlangsung demokratis dan terbuka.

“Atas dasar itu maka diktum mengabulkan permohonan pemohon sebagian untuk menerima kepengurusan hasil Munas Ancol (kubu Agung), dengan kewajiban mengakomodir kader Golkar dari hasil Munas Bali (kubu Aburizal), secara selektif yang memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT).

Sidang mahkamah partai golkar -

Djasri Marin dan Andi Mattalatta juga meminta kubu Agung melaksanakan Munas selambatnya Oktober 2016 demi mempersiapkan persiapan pemilu legislatif dan pilpres 2019.

Sementara itu, Politisi Golkar Azis Syamsuddin mewakili kubu Aburizal mengatakan pihaknya mengacu kepada putusan yang diambil Muladi dan HAS Natabaya, dimana kubu Aburizal akan menanti hasil kasasi di Mahkamah Agung.

“Tadi anda dengar sendiri dengan putusan berbeda ini, maka skornya kosong-kosong. Kita tunggu pengadilan,” kata Azis usai putusan sidang Mahkamah Partai.

Kubu Agung Laksono mengacu kepada putusan Djasri Marin dan Andi Mattalatta dimana kubunya merasa sudah dianggap sah dan akan segera melaksanakan rekomendasi Mahkamah Partai.

“Kami akan melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan Mahkamah Partai, mulai hari ini sampai pelaksanaan konsolidasi, dengan menyusun kepengurusan. Kami akan meneruskan pengesahan ini ke Kemenkumham,” pungkasnya. (Purnomo)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.