Kamis, 26 November 20

Kabareskrim, Tangkap Hidup atau Mati Buronan Honggo Wendratno!

Kabareskrim, Tangkap Hidup atau Mati Buronan Honggo Wendratno!
* Honggo Wendratno, buron

Kabareskrim Polri Komjen (Pol) Arief Sulistyanto jangan pura-pura tidur, segera tangkap hidup atau mati buronan Kondensat Honggo Wendratno

Pada Jum’at, 17 Agustus 2018 di Ruang Rupatama Mabes Polri telah dilakukan pelantikan Kabareskrim Polri baru. Komjen (Pol) Arief Sulistyanto dilantik sebagai Kabaresrim Polri, menggantikan Komjen (Pol) Ari Dono Sukmanto yang juga dilantik sebagai Wakapolri oleh Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

Bagi kami, ujian utama Kabareskrim Polri Komjen (Pol) Arief Sulistyanto tersebut adalah bergerak cepat menuntaskan kasus-kasus mangkrak di Mabes Polri. Di antara kasus Mangkrak tersebut adalah kasus Kondensat yang merugikan negara mencapai Rp 37 Triliun dengan menangkap hidup atau mati buronan Honggo Wendratno. Apalagi pada Rabu, 3 Januari 2018, Jampidsus Kejaksaan Agung M. Adi Togarisman menyatakan berkas perkara dugaan korupsi penjualan Kondensat oleh PT TPPI dinyatakan lengkap atau P-21.

“Karena itu Kabareskrim Polri yang baru dilantik jangan pura-pura tidur saja. Kejaksaan Agung saja berani menjebloskan Karen Agustiawan ke penjara. Mengapa Kabareskrim Polri tidak bertanggungjawab untuk bergerak cepat menangkap buronan Kondesat, Honggo Windratmo?”

Sejak dikeluarkannya Red Notice dan dilakukannya penggeledahan tiga rumah milik buronan Honggo Wendratno pada Rabu malam, 24 Januari 2018 oleh Penyidik Subdirektorat TPPU Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Kasubdit III TPPU Kombes (Pol) Jamaludin, tidak ada perkembangan yang berarti, meskipun Bareskrim Polri telah menggandeng Interpol untuk memburu buronan.

Dalam kasus Kondensat yang merugikan negara mencapai Rp 37 Triliun ini juga, mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan yang oleh Kejaksaan Agung telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009 yang merugikan negara Rp 568 miliar, pernah diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri pada Senin, 27 Juli 2015. Pengembangan penyidikan ini terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada penjualan kondensat bagian negara BP Migas dan PT TPPI.

Menurut Dirtipideksus saat itu Brigjen (Pol) Victor Edison Simanjuntak, Karen Agustiawan dianggap mengetahui saat TPPI akan mengolah kondensat menjadi bensin dan solar yang kemudian hendak dijual ke Pertamina. Namun, Pertamina menolak membeli hasil olahan TPPI itu. Alasan penolakan Pertamina membeli Ron 88 (bensin) olahan TPPI itulah yang menjadi dasar pemeriksaan oleh Penyidik.

Berlarut-larutnya penyelesaian kasus Kondensat, membuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam menuntaskan kasus ini menurun. Apalagi hingga detik ini, Polri belum mampu menangkap hidup atau mati buronan Honggo Wendratno.

Pada Jum’at 23 Maret 2018, menurut Wadirtipideksus Bareskrim Polri Kombes (Pol) Daniel Tahi Monang Silitonga, Polri dan Kejaksaan Agung telah menyepakati agar pelimpahan dua tersangka korupsi Kondensat (Raden Priyono dan Djoko Harsono) berikut barang bukti ditunda dengan alasan menunggu tertangkapnya buronan Honggo Wendratno.

Berlarut-larutnya kasus ini juga mempermalukan Joko Widodo sebagai Presiden. Secara struktur, Polri adalah lembaga penegak hukum di bawah Presiden sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2002.

Jangan sampai masyarakat menduga-duga adanya tarik ulur dalam kasus ini, apalagi bila kasus ini menjadi teaterikal dan “ATM Bersama” berbagai pihak yang tidak ingin kasus Kondensat ini membongkar keterlibatan pihak-pihak lain yang belum atau tidak ingin diungkap.

Siapa pihak-pihak tersebut? Tentu, Kabareskrim Polri dan jajarannya akan mampu membongkarnya bila bergerak cepat.

Bila Kabareskrim Polri tidak bergerak cepat menangkap buronan Honggo, kami yakin Kabareskrim Polri akan mencatat sejarah, yaitu menangkap hidup-hidup buronan yang merugikan negara yang mencapai Rp 37 Triliun. Hal ini akan membawa pengaruh positif bagi Polri di mata masyarakat, karena selama ini Polri tidak mendapatkan kesan yang tidak begitu baik dalam menangani kasus korupsi. Masyarakat selalu membanding-bandingkan KPK dengan Polri.

Kami yakin Komjen (Pol) Arief Sulistyanto sangat memahami maksud kami, apalagi pada Sabtu, 24 Maret 2018, Kabareskrim Polri ini meluncurkan buku ‘Arief Effect (Setahun Revolusi Senyap di Dapur Polri)’. Kabareskrim Polri menganalogikan dirinya sebagai seorang montir, terkait kebobrokan kondisi di internal Polri sebagai kendaraan yang kondisinya buruk.

Demi penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan non diskriminasi yang menjadi keinginan bersama, maka kami mendesak Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian beserta jajarannya Bareskrim Polri di bawah Kepemimpinan Komjen (Pol) Arief Sulistyanto untuk bergerak cepat di tahun politik ini agar menangkap buronan Honggo Wendratno.

Jangan sampai tidak tertangkapnya buronan Honggo Wendratno malah menjadi “sasaran ketidakpercayaan” masyarakat kepada Joko Widodo sebagai Presiden dalam upayanya memberantas korupsi yang nilainya sangat besar.

Jakarta, 26 September 2018
Wenry Anshory Putra
Koordinator – Pergerakan Pemuda Merah Putih (PP Merah Putih)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.