Jumat, 17 September 21

Kabareskrim Minta Kewenangan Penyadapan KPK Perlu Diatur

Kabareskrim Minta Kewenangan Penyadapan KPK Perlu Diatur

Jakarta, Obsessionnews – Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Budi Waseso, berpendapat perlu ada pengaturan atas kewenangan penyadapan oleh institusi penegak hukum. Bila tidak diatur, ia khawatir aparat penegak hukum bisa sewenang-sewenang melakukan penyadapan.

“Semuanya supaya dapat teratur dan tidak semena-mena sehingga nanti tidak disalahgunakan,” ujar Komjen Budi Waseso di kompleks di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Menurut Budi, bukan hanya Polri, lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun harus diatur demikian. Solusi untuk pengaturan itu kata dia harus melalui mekanisme Undang-undang. Namun jenderal bintang tiga itu tidak menegaskan apakah itu pendapat itu terkait dengan revisi UU KPK yang saat ini masuk Prolegnas DPR.

“Itu kan menyangkut reputasi orang. Kalau kita bisa bebas menyadap kan gimana, semua tidak nyaman dan aman. Penyadapan saya kira harus diatur sesuai undang-undang dan kepentingannya,” kata Budi.

Buwas melanjutkan penyadapan hanya boleh dilakukan dalam sebuah perkara yang sudah masuk dalam tahap penyidikan atau dalam pengembangan sebuah kasus pidana. Dia mencontohkan misalnya kewenangan penyadapan yang dilakukan Polri terhadap kejahatan terorisme dan narkotika.

“Artinya di sini kita harus ada izin pengadilan. Bukan otomatis polisi bisa menyadap, tidak. Ada tersangkanya, baru bisa,” terangnya.

DPR telah menyetujui revisi UU KPK masuk dalam Program Legislasi Nasinal 2015. Revisi tersebut akan difokuskan pada lima hal, salah satunya adalah tentang kewenangan KPK untuk menyadap.

Selama ini KPK berhak melakukan penyadapan sebelum pelaksanaan penyidikan. Hal ini dianggap efektif karena KPK terbukti beberapa kali berhasil melakukan operasi tangkap tangan. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.