Jumat, 13 Desember 19

Jutaan Muslim Uighur Ditahan China, Diplomat AS Dilarang Masuk

Jutaan Muslim Uighur Ditahan China, Diplomat AS Dilarang Masuk
* Muslim Uighur yang ditahan rezim China. (New York Times)

Diplomat Amerika Serikat (AS) bakal segera dilarang memasuki Xinjiang, China, tempat lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya ditahan di kamp-kamp interniran.

Hu Xijin, editor Global Times yang dikelola pemerintah, mengatakan Beijing sedang mempertimbangkan untuk melarang semua pemegang paspor diplomatik AS memasuki Xinjiang sebagai balasan atas undang-undang AS yang akan menghukum pejabat China atas pelanggaran hak asasi manusia.

Hu, yang tidak menyebutkan dari mana informasinya berasal, mengatakan China juga mempertimbangkan untuk memberlakukan pembatasan visa pada pejabat dan anggota parlemen AS untuk “kinerja najis mereka dalam masalah Xinjiang”.

Kebocoran cache dokumen pemerintah rahasia yang dilihat oleh Guardian, yang merinci penggunaan kamp penahanan di Xinjiang, telah memberi tekanan lebih besar pada Beijing. Anggota parlemen AS sedang mempersiapkan RUU, disahkan oleh Senat pada bulan September, yang akan memberikan sanksi pada pejabat Cina dan melarang ekspor barang dan jasa AS ke entitas pemerintah di Xinjiang.

Kritik AS baru-baru ini terhadap kebijakan Cina di Xinjiang dan juga Hong Kong, di mana pemerintah daerah telah berulang kali mencoba untuk meletakkan protes anti-pemerintah, telah memperburuk hubungan yang sudah memburuk. Kedua pihak berusaha untuk menegosiasikan diakhirinya perang dagang yang telah berlangsung lebih dari setahun.

China telah menjanjikan “tindakan balasan” yang tegas sebagai tanggapan atas disahkannya Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong yang mengancam akan memberikan sanksi kepada pejabat Cina dan Hong Kong.

Pada hari Senin, China melarang kapal-kapal militer AS mengunjungi Hong Kong dan mengatakan akan menjatuhkan sanksi pada beberapa organisasi hak asasi manusia AS yang menurut Beijing telah “berperilaku buruk” termasuk Endowment Nasional untuk Demokrasi, Human Rights Watch, Freedom House, dan Demokrasi Nasional Institute for International Affairs, dan International Republican Institute.

“Mereka memikul beberapa tanggung jawab atas kekacauan di Hong Kong dan mereka harus diberi sanksi dan membayar harganya,” kata Hua Chunying, juru bicara kementerian luar negeri, pada jumpa pers reguler.

The Global Times mengatakan dalam tajuk rencana hari Selasa bahwa langkah-langkah itu, yang dilihat oleh para analis sebagian besar simbolis, hanyalah permulaan.

“Langkah-langkah yang diumumkan pada hari Senin adalah yang paling ringan. China sejauh ini telah tertahan, tetapi itu tidak berarti bahwa Beijing tidak akan jika perlu melawan balik dengan keras terhadap provokasi Amerika yang semakin buruk,” katanya. (The Guardian)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.