Jakarta, Obsessionnews – Puluhan ribu buruh bergerak melakukan aksi demo memperingati Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei alias May Day. Sejak pagi, Jumat (1/5/2015), buruh bergerak dari berbagai arah dan akhirnya menyemut di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Mereka berasal utamanya dari Federasi Serikat Pekerja Logam, Eletronik dan Mesin atau FSP-LEM KSPSI. Berbagai tuntutan disuarakan oleh kaum buruh ini utamananya kritik pedas kepada Pemerintahan Jokowi yang dalam 6 bulan pemerintahannya belum membawa tanda-tanda perbaikan kesejahteraan bahkan kemunduran.
Tokoh-tokoh yang hadir dan member orasi di antaranya, Moh Jumhur Hidayat Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim (FSPMI) sekaligus Wakil Ketua Umum KSPSI, Ketua Umum FSP-LEM Arif Minardi, Ketua Harian KSPSI Syukur Syarto dan Yusuf Rizal Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia.
Dalam orasinya memimpin gerakan buruh di depan Istana, Moh Jumhur Hidayat memaparkan, Pemerintahan Jokowi sudah berjalan 6 bulan namun belum membawa tanda-tanda mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kita masih percaya Presiden tapi sudah di ujung batas. Kita masih Percaya Presiden walau harga-harga semakin mahal, kita masih percaya Presiden walau pengangguran meningkat akibat kebijakan-kebijakan aparaturnya, dan kita masih percaya Presiden walau kebijakan-kebijakan pemerintahnya mau mengerdilkan gerakan buruh!” seru Mantan Aktivis ITB yang dulu dipenjara 3 tahun di LP Nusakambangan oleh Rezim Orde Baru.
Jumhur Hidayat menyebutkan beberapa contoh seperti kebijakan Menteri Tenaga Kerja yang hanya memperbolehkan serikat pekerja di tingkat perusahaan saja dan melarang pendampingan dari federasi serikat pekerja yang menjadi induknya untuk berunding dengan pengusaha dalam perumuskan Perjanjian Kerja Bersama.
“Kebijakan ini jelas merugikan buruh karena tanpa pendampingan dari induk organisasinya seringkali buruh ‘diakali’ oleh pengusaha dalam membuat perjanjian. Begitu juga dia menyatakan bahwa kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan telah membuat ribuan buruh pabrik pengolahan ikan di PHK akibat kekurangan suplai ikan,” ungkap Mantan Kepala BNP2TKI.
Selanjutnya, Jumhur membeberkan, para menteri cabinet Jokowi seringkali membuat kebijakan tanpa meminta masukan dari pemangku kepentingan termasuk tidak meminta masukan kaum buruh. RPP Pensiun misalnya, seenaknya akan diputuskan 8 persen padahal belum diputuskan oleh Tripartit Nasional.
“Kita dalam enam bulan ini masih percaya pada Presiden namun bisa saja berbalik setelah ini bila kebijakan-kebijakan pemerintah masih tidak fokus dan jelas,” ungkap Pembina Gerakan Buruh Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia ini.
Di tempat yang sama, Arif Minardi mengatakan, buruh masih belum sejahtera. Bila mengacu pada standar Bank Dunia bahwa seseorang disebut miskin bila berpenghasilan kurang dari 2 USD per hari, maka seluruh buruh di Indonesia bisa dikatakan miskin.
“Buruh formal adalah suatu kekuatan nyata yang jumlahnya sekitar 40 juta orang. Puluhan ribu yang hadir di sini barulah FSP-LEM padahal ada 17 Federasi di bawah KSPSI. Suatu hari kita akan turun dengan jumlah yang jauh lebih besar dengan mengajak seluruh federasi KSPSI untuk turun bersama,” paparnya.
Sedangkan Syukur Syarto menegaskan, kinerja menteri-menteri masih belum baik sehingga belum bisa mengangkat kesejahteraan buruh. Untuk itu dia meminta Jokowi segera mengganti menteri-menteri yang tidak bisa kerja tersebut. Terkait dengan BPJS utamanya Jaminan Pensiun, dia meminta bahwa setelah pensiun buruh wajib menerima tunjangan 75% dari upah terakhir.
“Yang pasti kaum buruh adalah barisan pelopor, di mana di seluruh dunia, perubahan sosial bisa terjadi bila dipelopori oleh kaum buruh sementara kaum lainnya akan mengikut dalam gerakan sosial itu,” tandasnya.
Sementara itu, Yusuf Rizal mengemukakan, kebijakan-kebijakan para menteri banyak yang merugikan rakyat dan untuk itu Jokowi harus segera mengganti para menteri itu. Kalau Menaker terus menerus tidak bisa bekerja, ganti saja Menakernya.
“Demikian juga saat ini ada peraturan Menhub yang merugikan tenaga kerja di pelabuhan yaitu Permenhub Nomor 60 Tahun 2014, maka ganti segera Menhubnya,” tambahnya. (Ars)
