Kamis, 30 Juni 22

Jual Beli Pasal dan Pesan UU di DPR Termasuk Korupsi

Jual Beli Pasal dan Pesan UU di DPR Termasuk Korupsi

Jakarta, Obsessionnews.com – Pakar hukum tata negara dari UII Prof Dr Mahfud MD menegaskan bahwa jual beli pasal dan pesan Undang-Undang (UU) di DPR adalah termasuk korupsi. Ia menilai hal ini merupakan demokrasi yang kebablasan.

“Mau korupsi, lewat DPR saja pesan pasal, pesan undang-undang. Di situ korupsi bisa dilakukan. Ketika mau ditangani secara hukum, ini ada undang-undangnya, sudah disetujui DPR dan DPD. Ini demokrasi kebablasan,” ungkap Mahfud dalam diskusi ‘Membangun Demokrasi Beradab’ di Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini lantas meminjam istilah yang sudah ada, yaitu demokrasi yang kebablasan menjadi jalan untuk korupsi. Yakni, sekarang demokrasi justru digunakan sebagai jalan untuk korupsi. Praktik korupsi ditempuh melalui proses demokrasi.

Ia pun menyontohkan demokrasi yang dipakai untuk korupsi tersebut, diantaranya praktik jual beli pasal yang terjadi di DPR. “Sekarang korupsi itu ditempuh melalui proses demokrasi sehingga satu yang salah itu disahkan oleh lembaga demokrasi sehingga menjadi benar,” bebernya.

Soal demokrasi, Mahfud memaparkan, dalam sebuah penelitian di Australia disebutkan jika demokrasi semakin tinggi, maka semakin habis juga tindakan korupsi.

“Tapi hasil penelitian menyebutkan di Indonesia semakin demokrasi semakin banyak korupsinya. Sekarang saya sebagai mantan ketua MK tahu persis minimal yang sampai hari ini ada di penjara itu ya karena menjual pasal. Jadi, kamu mau pasal apa bayar ke dia, sekarang ada 8 orang dipenjara dari DPR,” jelas Mahfud mengusik demokrasi kebablasan.

Sebelumnya, Mahfud MD saat menjadi Ketua MK pernah membongkar praktik jual beli pasal di DPR. Diantaranya, pengalaman yang ditemui dalam kasus dugaan suap di salah satu Kementerian. Sang menteri itu mengakui dan berkata kepada Mahfud, “Pak Mahfud, saya itu bayar Banggar (Badan Anggaran) itu Rp25 miliar,” kutip Mahfud.

Tetapi, kata Mahfud, bukan si menteri yang melakukan pembayaran. Melainkan stafnya. Yang menariknya, si staf itu saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap mengaku bahwa dia telah menggelontorkan dana Rp20 miliar ke Banggar.

Ada selisih Rp5 miliar. Prosentase dari angka Rp5 miliar inilah yang kerap disebut ongkos di muka untuk anggota DPR sebesar 5 – 6 persen. “Gila kan negara ini,” jelas Mahfud.

Meski demikian, Mahfud yakin ini adalah penyakit dari perilaku pribadi si anggota Dewan atau staf kementerian. Padahal, undang-undang yang sudah diketok sudah dibuat sedemikian rupa dan sangat baik. “Menurut saya memang harus ada penegakan hukum yang keras,” tegasnya.

Pengalaman lainnya, lima orang yang dihukum karena mengeluarkan dana Yayasan BI sebesar Rp 100 miliar untuk mengegolkan UU Bank Indonesia. “Yang Rp 68 miliar untuk pengacara, yang Rp 31 miliar untuk DPR. Saya katakan, apa Anda mau membantah fakta yang terbuka di persidangan bahwa ini untuk DPR. Apa itu bukan bukti?” bongkar Mahfud saat itu.

Contoh lagi pesan UU alias jual beli pasal di DPR yaitu, Rp 1,5 miliar Dana Abadi Umat yang dibayarkan ke DPR untuk menggolkan UU Wakaf. “Menteri Agama yang dulu kan bilang Rp 1,5 miliar Dana Abadi Umat untuk bayar DPR, itu bukan rahasia lah,” ungkapnya pula.

Contoh lainnya, kasus Kemenakertrans yang dulu menyebabkan Sesditjen Nyoman Suisnaya diadili karena jual-beli dalam UU APBN-Perubahan 2011. Yang lebih fantastis, kesaksian Wa Ode Nur Hayati sendiri yang mengatakan banyak pemerintah daerah yang ingin anggarannya masuk APBN harus membayar 6 – 7 persen. Sehingga, buruknya UU ini karena ada jual-beli pasal.

Saat menjadi Ketua MK, Mahfud juga didatangi anggota DPR yang mewakili daerah pemilihannya untuk mengajukan anggaran ke DPR. Ia bercerita kepada Mahfud, bahwa Anggota DPR ini datang ke temannya yang anggota DPR di Badan Anggaran. “Tolonglah masukan daerah saya itu. Jalan-jalannya sudah rusak dan sebagainya.” Nah, oleh temannya yang di Badan Anggaran itu dia diminta uang juga. Karena tak sanggup, akhirnya dia bilang ke bupatinya, ‘menghadap langsung saja.’ (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.