Rabu, 20 Oktober 21

Jonan Minta Aplikasi Uber dan Grab Taxi Diblokir

Jonan Minta Aplikasi Uber dan Grab Taxi Diblokir

Jakarta, Obsessionnews Buntut dari aksi demo pengemudi taksi di depan kantor Kemenhub RI, hari ini, Senin (143) Menteri Perhubungan (Menhub) Ignatius Jonan, telah menandantangani pemblokiran aplikasi Uber dan Grab taxi per hari ini Senin (14/03/2016). Surat tersebut sudah ditunjukan ke Kominfo untuk dilakukan proses pemblokiran.

Kepala Humas Kominfo Ismail Cadiwu, seperti dilansir laman Kominfo.go.id, membenarkan surat pemblokiran tersebut. Jubir Menhub yang menyerahkan surat permohonan Menhub kepada Menkoninfo agar memblokir aplikasi milik Uber Asia Limited dan aplikasi milik PT Solusi Transportasi Indonesia yang mengoperasikan Grabcar plat hitam.

Baca juga:

Kapolri: Masyarakat Kecewa Ojek Online Dilarang

Jokowi Dukung Ojek Online Tetap Operasi

Melarang Ojek dan Taksi Online, Menhub Khilaf

Pelarangan Ojek dan Taksi Online, Saham Transportasi Naik

Menurut Ismail, proses pemblokiran tetap melalui tim panel yang membidangi masalah perdagangan illegal dan hasil rapat panel akan memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait permohonan Menhub tersebut.

Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin,(14/03/ 2016), Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan tak akan menutup layanan angkutan berbasis aplikasi seperti ojek online. karena dari sisi Kominfo tidak terlalu relevan. Untuk masalah regulasi ada di Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan.

Menurut Rudiantara, aplikasi itu dibuat untuk memudahkan masyarakat agar lebih efisien dalam memanfaatkan layanan transportasi. “Kalau dinikmati masyarakat, ya harus dicarikan jalan,” tuturnya.

Rudiantara menyatakan perizinan khusus terkait dengan penggunaan aplikasi itu juga tidak diperlukan. Pihaknya mengedepankan dan menerapkan light touch regulation.
“Jangan dikit-dikit minta izin, empowerment tidak semua izin ditandatangani menteri, kalau bisa Dirjen ya nanti lapor saya,” katanya.

Menurut dia, ada aturan tentang perizinan e-commerce startup yang tidak memerlukan izin. “Mulai aja, kan belum tentu jadi bisnis. Laporkan aja ke Kominfo,” ucapnya.

Jika ingin mulai melayani publik, dibutuhkan akreditasi dari industri terkait, misalnya dari sektor transportasi. Dalam hal ini, wewenang regulasi ada di tangan Kementerian Perhubungan. (rez)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.