Jumat, 7 Oktober 22

Jokowi Ungkap Alasan Mengapa Menteri Dilarang Rapat dengan DPR

Jokowi Ungkap Alasan Mengapa Menteri Dilarang Rapat dengan DPR

Bogor – Presiden Jokowi mengakui membuat surat edaran supaya Menteri Kabinet Kerja menunda hadiri rapat dengar pendapat bersama DPR. Surat itu bermaksud supaya Jokowi tidak ingin salah langkah memilih salah satu kubu diantara Koalisi Indonesia Hebat atau Koalisi Merah Putih.

“Iya dong, nanti kalau kita datang kesini keliru, datang kesini juga keliru, gimana,” ujar Jokowi di Istana Presiden, Bogor, Senin (24/11/2014).

Presiden berjanji akan menginstruksikan kembali kepada menteri-menteri supaya hadiri RDP bila konflik di internal lembaga parlemen itu sudah betul-betul rampung. “Biar di sana sudah rampung, sudah selesai baru silahkan,” katanya.

Namun presiden heran dengan sikap DPR yang ingin mengajukan hak interpelasi terkait kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Padahal menurutnya masa pemerintahannya baru berjalan satu bulan.

“Berapa puluh kali kita menaikkan BBM apa pernah yang namanya¬† interpelasi itu, apa pernah. Apa pernah saya tanya,” ucap Jokowi.

Sebelumnya Presiden Jokowi menuliskan surat edaran yang ditujukan untuk Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, Kepala BIN, dan Plt Jaksa Agung.

Dalam surat itu, Presiden Jokowi meminta agar para menteri dan pejabat setingkatnya menunda pertemuan dengan DPR hingga lembaga wakil rakyat itu telah benar-benar solid. DPR memang telah sepakat islah, namun belum menjalankan poin-poin kesepakatan islah.

Surat Edaran bernomor SE-12/Seskab/XI/2014 itu bertanggal 4 November 2014. Surat itu ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. (Has)

 

Related posts