Selasa, 19 Oktober 21

Jokowi Ungguli Mega, Kader PDI-P Belum Bisa Menerima

Jokowi Ungguli Mega, Kader PDI-P Belum Bisa Menerima

Jakarta, Obsessionnews – Mayoritas kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) belum menerima hasil rilis Lembaga Poltracking ‎yang menyimpulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih pantas menduduki posisi ketua umum PDIP menggantikan ketua umum sekarang Megawati Soekarnoputri.

Hal itu disampaikan, oleh ‎anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait. Menurutnya, PDI-P memiiki ciri khas dan ideologi sendiri untuk memilih ketua umum yang baru. Berdasarkan hasil Rakernas di Semarang 500 kader dari 33 provinsi di seluruh Indonesia sudah sepakat untuk tetap menjadikan Megawati sebagai ketua umum PDI-P dengan alasan yang bisa menyatukan PDI-P adalah Megawati.

‎”Tentu ada ukuran ukuran ideologis dan sejarah dan Mbak Mega ini negarawan. Kenapa? Kewenangan Kongres Bali 2010, untuk posisi presiden itu diberikan kepada Mbak Mega sebagai ketum terpilih. Tetapi dia menyerahkan kepada mas Jokowi dan sesuai dengan harapan rakyat,” ujar Maruarar di DPR, Senin (23/3/2015).

Maruarar bersama kader PDI-P yang lain sudah merasa hanya ada satu sosok yang yang bisa menjadikan PDI-P solid dan kompak yakni Megawati. Ia justru menuding survai yang sudah dirilis oleh Lembaga Poltracking sengaja dipesan oleh pihak lain untuk mengadu domba kader PDI-P agar terpecah menjadi dua kubu.

‎”Ini pasti akan ada upaya mengadu kita. Dari dulu zaman Belanda ada istilah devide at impera, pecah belah. Kita harus dengarkan suara rakyat,” katanya.

Maruarar tidak ingin, PDI-P yang kini menjadi partai pemenang pemilu ikut ‘terpecah’ seperti halnya partai-partai lain gara-gara perebutan ketua umum. “Kita lihat, saudara saudara kita di partai lain mengalami perpecahan. Kita harus menjaga kekompakan itu. Dalam konteks partai Megawati tetap ketua umum kita,” jelasnya.

Selain itu, Maruarar juga ‎membantah, anggapan orang yang menilai PDI-P tidak bisa menciptakan kaderisasi lantaran selalu dikendalikan oleh Megawati sebagai ketua umumnya tanpa ada perubahan. Menurutnya, justru di bawah kepemimpinan Megawati, PDI-P berhasil menciptakan kader-kader berlian di berbagai daerah.

“Sangat berjalan. Kita di eksekutif ada Jokowi, mas Ganjar di Jateng, mba Risma si Surabaya, di DPR ada Rieke, Budiman Sujatmiko, itu contoh kaderisasi. Dan itu bisa berjalan atas dukungan megawati sebagai ketum. Coba bandingkan dengan partai lainnya. Siapa tokoh mudanya yg lebih banyak di eksekutif dan legislatif,” paparnya.

Ia menambahkan, setiap kader PDI-P dituntut melalui tahapan-tahapan seleksi yang panjang sebelum dirinya ditunjuk oleh oleh ketua umum untuk menduduki jabatan tertentu. Misalnya Jokowi menjadi presiden juga karena ada tahapannya, mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, kemudian presiden. Begitu juga dirinya yang yang diangkat menjadi Ketua DPP PDI-P juga diakui ada prosesnya.

“Mega untuk bisa jadi ketua umum juga dulu berproses panjang. Harus ada prinsip, ideologi dan proses dijalani,” tandasnya.

Kongres PDIP akan digelar di Bali pada 9-12 April mendatang untuk memilih ketua umum PDIP untuk periode lima tahun ke depan. Sedangkan Riset terbaru Poltracking yang sudah mengunggulkan Jokowi itu dilakukan dengan metode focus group discussion dan dilakukan pada Desember 2014 hingga Februari 2015‎. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.