Presiden Joko Widodo terpilih sebagai salah seorang dari 71 tokoh berpengaruh tahun 2016 versi Majalah Men’s Obsession yang terbit edisi Agustus 2016.
Tak terbantahkan bahwa posisi sebagai orang nomor satu di negeri ini telah menjadikan Presiden Jokowi tokoh paling berpengaruh di Indonesia. Kemampuan mengonsolidasikan kekuatan politik nasional dalam satu koalisi besar, juga menjadi bukti kekuatan pengaruhnya.
Ketika baru terpilih sebagai Presiden RI dan dilantik pada Oktober 2014, tak sedikit kalangan yang meragukan mampukah Presiden Jokowi bertahan menghadapi gempuran lawan-lawan politiknya, terlebih di tengah situasi ekonomi nasional, regional, bahkan global yang melesu.
Berbagai tantangan datang silih berganti, baik yang terjadi secara murni maupun by design oleh aktor-aktor politik. Terutama dalam setahun pertama pemerintahannya. Tapi berkat kepiawaian politiknya, Jokowi perlahan mampu melakukan konsolidasi dan memperkuat dukungan politiknya, sekaligus sukses menundukkan lawan-lawan politiknya.
Dalam tempo satu tahun semenjak berkuasa, posisi politik Presiden Jokowi makin di atas angin. Dengan masuknya PAN dan Golkar, pemerintahan Jokowi sudah didukung tujuh parpol, dari awalnya hanya empat.
Saat maju dalam pilpres 2014, parpol yang mendukung Jokowi hanyalah PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat alias KIH. Lawan politiknya adalah KMP atau Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo.
Anggota KMP ini adalah Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP, plus Demokrat. Untuk Demokrat memang tidak secara resmi masuk KMP. Tapi, saat pemilihan ketua DPR dan MPR, Demokrat gabung dalam KMP.
Tapi, kini KMP yang didengung-dengungkan sebagai koalisi permanen, akhirnya bubar. Satu per satu pesertanya menyatakan dukungan ke pemerintahan Jokowi. Dimulai dari PPP, kemudian PAN, dan yang terakhir Golkar.
“Ini memperlihatkan Pak Jokowi benar-benar kuat, sehingga lawan-lawannya memilih masuk daripada melawan secara frontal,” ungkap peneliti Lingkaran Survei Indonesia Adji Alfaraby dalam sebuah wawancara.
Lantas di mana letak kekuatan Jokowi? Adji melihat setidaknya ada empat faktor yang membuat lawan politik Jokowi tidak berdaya. Pertama, Jokowi tidak terpengaruh dengan manuver politik kelompok oposisi. Kebijakannya, seperti kartu sakti, vonis mati bandar narkoba, dan juga kenaikan BBM terus dilakukan meski kencang diprotes oleh lawan politiknya.
Kedua, Jokowi punya sikap terbuka untuk berkomunikasi dengan semua parpol. Bahkan, dengan Prabowo, lawannya di Pilpres 2014, Jokowi tetap menjalin komunikasi dengan baik. Ketiga, kisruh internal parpol yang diikuti perlawanan frontal mereka ke pemerintahan Jokowi untuk dapat pengesahan selalu kandas. Akhirnya, tidak punya pilihan kecuali mendukung pemerintahan Jokowi.
Keempat, Jokowi punya operator politik yang andal. Operator ini mampu menghubungkan Jokowi dengan parpol oposisi. Operator ini juga yang mampu menjinakkan manuver-manuver politik di DPR.
Selain memiliki stamina politik yang tinggi, Jokowi juga dinilai andal dalam melakukan konsolidasi dan komunikasi politik. Menurut Direktur Ekesekutif Akar Rumput Strategic Consulting, Dimas Oky Nugroho, di tengah tekanan yang hebat di awal pemerintahan, Jokowi mampu melakukan konsolidasi politik.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Haris, menambahkan, bergabungnya partai-partai oposisi ke pemerintahan lantaran kinerja pemerintahan Jokowi cukup kelihatan. Misalnya dalam pembangunan infrastruktur dan usaha menggerakkan ekonomi lewat paket kebijakan yang diluncurkan.
“Saya kira itu salah satu pendorongnya. Pada umumnya, parpol-parpol oposisi tidak punya alasan untuk menolak kebijakan yang berpihak ke rakyat,” jelasnya.
Dengan kekuatan politik dominan yang kini berada di tangan, ditambah dukungan publik yang mulai merasakan manfaat program-program pemerintahan, maka pengaruh yang dimiliki Presiden Jokowi semakin kuat.
Menjelang dua tahun masa pemerintahannya, tingkat kepuasan rakyat kepada Presiden Jokowi terbukti makin bagus. Setidaknya menurut hasil survei Saiful Mujani Reasearh and Consulting (SMRC) bertajuk “Kinerja Pemerintah Jokowi dalam Dua Tahun Pilpres” yang dirilis di Jakarta, 24 Juli 2016.
Survei menyimpulkan tingkat kjepuasan rakyat mencapai 67 persen, dan hanya 30 persen masyarakat yang mengaku tidak puas atau kurang puas. Sisanya menjawab tidak tahu atau tidak jawab.
Masih menurut survei SMRC, sebanyak 42 persen rakyat menilai kondisi ekonomi rumah tangga saat ini lebih baik dibanding setahun lalu. Hanya 24 persen yang mengatakan lebih buruk. Dari semua responden, 61 persen rakyat juga optimis kondisi ekonomi pada setahun mendatang akan lebih baik lagi, dan hanya 6 persen yang mengatakan lebih buruk.
Survei ini menunjukkan bahwa sistem meritokrasi sudah berjalan, di mana rakyat mulai menilai dari sisi kinerja. Buktinya, terobosan kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty) yang sebelumnya diliputi pro kontra tinggi, langsung berdampak positif (misalnya dengan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham yang menguat). Ini tentu akan semakin meningkatkan kepercayaan publik.
Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait, mengakui, selama 12 tahun menjadi anggota DPR, baru kali juga ada kebijakan yang membuat negara-negara tetangga yang mapan secara ekonomi pun membuat kebijakan yang menyikapi kebijakan Indonesia. “Ini wajar saja. Namun yang jelas, respons dari negara tetangga itu menunjukkan bahkan kebijakan tax amnesty ini mengutamakan kepentingan nasional,” ujar Maruarar.
Masih dari hasil survei SMRC, terlihat trend peningkatan yang konsisten dari hasil survei yang dilakukan pada Desember 2015, di mana hanya 53 persen warga menyatakan puas dengan kinerja Jokowi. Kemudian, pada Maret 2016, angka meningkat menjadi 59 persen.
Selain itu, lebih dari 80 persen warga menilai bahwa bangsa ini sedang berjalan ke arah yang benar. Angka ini merupakan sentimen positif tertinggi dalam lima tahun terakhir. Padahal, hasil survei bulan Desember 2015 hanya menunjukkan angka 72 persen. Inilah modal politik hal yang sangat penting bagi perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi ke depan. (Pul)
