Jakarta, Obsessionnews – Pemerintah menganggap peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dibutuhkan untuk menunjang pengawasan program pembangunan nasional. Dalam memberantas korupsi diperlukan lembaga penegak hukum yang kuat, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang lemah.
Pernyataan itu dikemukakan Kepala Staf Presiden Teten Masduki menanggapi usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diajukan oleh DPR RI.
“Beliau (Presiden) sedang gencar menggenjot pembangunan infrastruktur, itu betul-betul butuh KPK yang kuat, yang bisa mengawasi peluang terjadinya korupsi,” ujar Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2015).
Untuk mengantisipasi terjadinya korupsi dalam pembangunan, Presiden menginginkan semua lembaga penegak hukum dapat berperan dengan maksimal. Selain KPK, pemerintah juga memerlukan kepolisian dan kejaksaan yang kuat untuk bersama-sama memberantas korupsi.
“Presiden mengkehendaki KPK yang kuat, polisi yang kuat, dan jaksa yang kuat,” tegasnya.
Teten meyakini Presiden Jokowi berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Namun, Teten belum dapat menyampaikan sikap resmi pemerintah terkait rencana revisi UU KPK yang diajukan DPR.
“Setahu saya Presiden Jokowi sangat komitmen dengan agenda pemberantasan korupsi. Komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi tidak usah diragukan,” kata Teten. (Has)
