Jakarta, Obsessionnews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengemukakan bahwa dalam setiap rapat kabinet Presiden Jokowi selalu menegur anggota kabinetnya yang dianggap belum maksimal. Teguran itu dilakukan dalam rangka melalukan evaluasi terhadap program yang dijalankan sang menteri.
“Selalu mengingatkan tapi pengambilan keputusan presiden memberikan kewenangan penuh kepada menteri, jadi menteri harus melihat momentumnya tepat dan presiden setiap saat mengevaluasi, menegur,” ujar Tjahjo di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/4/2015).
Namun demikian, dia menegaskan teguran itu bukan berarti presiden akan melakukan reshuffle kabinet. Sebab kata Tjahjo presiden mempunyai cara tersendiri untuk menilai kinerja para pembantunya, salah satunya adalah dengan mempertimbangkan respons publik melalui media massa terkait program yang telah dijalankan para menterinya.
“Setiap rapat kabinet, beliau selalu memaparkan. Ini loh, seluruh media, menteri A begini, menteri B begini, menteri C begini, momentumnya nggak tepat, momentumnya tepat, harus lihat reaksi publik bagaimana,” terang Tjahjo.
Pernyataan itu disampaikan Tjahjo sekaligus menanggapi hasil survei Poltracking Indonesia yang menyebutkan banyak responden menginginkan reshuffle kabinet untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Jokowi-JK. Hasil opini menunjukkan rendahnya kepuasan publik setelah enam bulan berjalannya pemerintahan ini.
Menurut dia, kurun waktu singkat itu tidak bisa dijadikan ukuran untuk melakukan reshuffle karena dianggap belum cukup untuk menyimpulkan kinerja para menteri. Tjahjo menerangkan, hasil survei yang menyebut rendahnya kepuasan masyarakat pada kinerja Kabinet Kerja juga harus dijelaskan lebih rigit.
“Itu Presiden yang tahu. Mau reshuffle atau tidak, pergeseran menteri, itu bagian dari hak prerogatif Presiden. Tapi, menurut saya, tidak dalam waktu dekat ini. Ini kan juga baru jalan,” katanya.
Mantan Sekjend PDI-P itu menilai wajar tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Presiden Jokowi masih rendah karena sejumlah keterbatasan, seperti misalnya keterlambatan pengesahan APBN Perubahan tahun 2015.
“Simple kok, menteri harus mendengar aspirasi dan melayani masyarakat, mendengar masukan, saran dan kritik media, publik,” tutur dia. (Has)
